Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan (DPKP Kalsel) berupaya meningkatkan serapan gabah kering panen (GKP) pada tingkat petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp6.500 per gram guna menjaga ketahanan pangan.
Kepala DPKP Provinsi Kalsel Syamsir Rahman dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa, mengatakan upaya tersebut harus melibatkan sejumlah instansi terkait melalui rapat koordinasi.
Baca juga: DPKP Kalsel targetkan produksi padi 1,27 juta pada 2025
Rapat Koordinasi Serap Gabah dan Beras tersebut melibatkan antara lain Korem 101 Antasari, Kejati Kalsel, Polda Kalsel, pimpinan Bulog Wilayah Kalsel, Direktorat Hilirisasi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bappanas, serta kepala dinas pertanian kabupaten/kota se-Kalsel.
"Program swasembada pangan bukan tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat," ujar Syamsir.
Sementara itu Sekretaris DPKP Provinsi Kalsel Imam Subarkah menjelaskan program serapan gabah merupakan bagian dari program nasional yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stok pangan nasional dengan menargetkan serapan gabah sebanyak 3 juta ton secara nasional.
Imam mengungkapkan Provinsi Kalsel mendapatkan target penyerapan gabah sebanyak 6.350 ton hingga April 2025, namun saat ini baru mencapai 907 ton atau 14,28 persen dari target yang ditetapkan.
Baca juga: DPKP Kalsel gelar 24 kali Gerakan Pangan Murah selama 2025
Imam mengakui Provinsi Kalsel menghadapi beberapa kendala pada pelaksanaan serap gabah, salah satunya kualitas gabah yang dihasilkan petani di beberapa daerah mengalami tingkat kadar kotoran gabah yang cukup tinggi, sehingga mempengaruhi berat bersih gabah yang diterima Bulog.
"Di salah satu kabupaten, kadar kotoran gabah mencapai 34 persen, sehingga Bulog melakukan penyesuaian dengan mengurangi berat gabah berdasarkan kadar kotoran tersebut," ungkap Imam.
Lebih lanjut, Imam menjelaskan langkah yang harus diambil untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara mengisi data terkait lokasi panen di kabupaten/kota yang akan melaksanakan panen dari Februari hingga April.
Selain itu, Imam mengimbau para mitra penggilingan padi untuk menyiapkan fasilitas pengeringan gabah, mengingat curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah Kalimantan Selatan.
Ia menekankan penting dukungan dari berbagai instansi terkait seperti Kejati, TNI, Polri, serta sektor ekonomi untuk mengawal pelaksanaan serap gabah ini di lapangan.
Baca juga: Kalsel siapkan 120 hektare untuk lahan tanam jagung
"Kami membutuhkan dukungan pengawalan dari pihak terkait agar program ini dapat terlaksana dengan baik dan petani dapat menikmati harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah," imbuh Imam.
Salah satu tantangan lain yang dihadapi, menurut Imam, keberadaan tengkulak yang membeli gabah dari petani dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan Bulog, tentunya hal tersebut mengancam keberhasilan program serap gabah yang ditujukan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar bagi petani.
“Oleh karena itu, perlunya kita mengawal dam menjaga harga gabah agar tetap menguntungkan bagi petani, meskipun ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi,” ungkapnya.
Selain itu, Imam juga mengingatkan agar koordinasi dan sosialisasi terkait program tersebut dapat dilakukan dengan lebih masif pada tingkat kabupaten/kota, sehingga petani memahami proses dan mekanisme pembelian gabah yang dilakukan Bulog.
Baca juga: DPKP Kalsel cetak sawah di lahan 35 tahun tidak dimanfaatkan
