Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera memimpin mediasi dan peninjauan lapangan yang didampingi anggota Panitia Khusus I DPRD bersama BPN dan Kodim 1006/Banjar di Banjarbaru, Selasa.
Baca juga: Pegawai Sekretariat DPRD Banjarbaru dilatih padamkan kebakaran
"Kami turun langsung memverifikasi permasalahan dan temuan lahan yang diduga milik TNI ternyata ada juga bagian dari area transmigrasi. Verifikasi penting agar tidak ada kesimpangsiuran," ujar Gusti Rizky.
Menurut Rizky, kunjungan bersama pihak terkait itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang mengeluhkan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di wilayah yang dihuni warga tersebut.
Hasil verifikasi awal di lapangan, ditemukan sebagian lahan yang diklaim TNI ternyata juga termasuk ke wilayah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pusat beberapa dekade silam.
Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru Ririk Sumari menambahkan hasil peninjauan lapangan ditemukan beberapa patok batas dan koordinat yang selama ini hanya menjadi asumsi pada pembahasan sebelumnya.
"Kami melihat secara langsung patok-patok tersebut dan menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan. Semoga semuanya berakhir dengan baik dan saling menerima," tuturnya.
Menurut Ririk, hasil pencocokan di lapangan antara versi TNI dan versi program transmigrasi akan dijadikan acuan pada proses sinkronisasi data lahan sengketa itu.
Baca juga: DPRD Banjarbaru fasilitasi penyampaian aspirasi terkait pembinaan UMKM
Dikatakan Ririk, tim gabungan akan menyelesaikan identifikasi seluruh titik yang disengketakan, termasuk wilayah yang berada di Kabupaten Banjar sehingga seluruh masalah sengketa lahan terselesaikan.
"Setelah semua titik diverifikasi, kita duduk bersama lagi dengan pihak TNI, transmigrasi, serta BPN. Semua data disinkronkan demi mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan masyarakat," ucap Ririk.
Ririk menegaskan langkah yang diambil bagian dari fungsi mediasi lembaga legislatif, DPRD komitmen menampung aspirasi masyarakat dan berharap penyelesaian masalah secara musyawarah dan tuntas.
"Insya Allah melalui komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan bisa kita selesaikan dengan baik. Harapan masyarakat bisa segera terwujud agar tidak ada permasalahan lagi," katanya.
Sementara itu, perwakilan dari TNI Suharjono menuturkan peninjauan ke lapangan itu merupakan langkah pencocokan sehingga bisa diketahui kondisi sebenarnya dan dibicarakan kembali bersama pihak terkait.
"Insya Allah penyelesaian masalah setelah patok. Apa yang dilakukan bersama adalah pencocokan dan masih plot di lapangan karena masih ada tahapan selanjutnya yang dibahas bersama," katanya.
Baca juga: Ketua DPRD temui ratusan massa terkait kasus UMKM "Mama khas Banjar"
