Pelaihari (ANTARA) - Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Rahmat Trianto menyebutkan kabupaten setempat telah merealisasikan optimasi lahan (Oplah) rawa seluas15.405 hektare atau sekitar 93,13 persen dari target 16.541 hektare.
"Pada tahun anggaran 2024 optimalisasi lahan (Oplah) rawa di Tanah Laut ditargetkan seluas 16.541 hektare terealisasi 15.405 hektare atau sekitar 93,13 persen," ujar H Rahmat Trianto, pada acara Panen Raya dan Tanam Padi di lokasi Oplah, di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Selasa.
Baca juga: Kualitas lingkungan hidup Tala masuk kategori sedang
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Bupati menyambut baik kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) ke Kabupaten Tanah Laut.
Kehadiran pemerintah pusat, sebut dia, menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berjuang mencapai swasembada pangan.
Dia berharap, Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi lumbung pangan semakin kuat.
Sementara, Mentan RI Andi Amran Sulaiman menegaskan, pentingnya keseriusan seluruh pihak dalam mengerjakan optimasi lahan rawa.
Dia mendorong, agar lahan telah diolah dapat ditanami dan dipanen hingga tiga kali dalam setahun guna meningkatkan produksi pangan.
"Kami ingin pengerjaan oplah rawa ini dilakukan dengan percepatan. Jika masih ada kekurangan alat atau brigade pangan segera lengkapi. Bekerja secara simultan, kerjakan bersama-sama," pintanya.
Baca juga: Pemkab Tanah Laut hadirkan layanan kegawatdaruratan bagi masyarakat
Selain itu, Mentan juga menekankan, harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) tidak boleh berada di bawah Rp6.500 per kilogram.
"Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka," tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Laut Syakhril Hadrianadi menambahkan, pada tahun anggaran 2025 untuk penanganan saluran primer, sekunder dan tersier di Tanah Laut tidak ada dianggarkan.
"Hanya saja untuk kedaruratan ada pada bidang sumber daya on servis itu kalau darurat seperti pintu airnya kekecilan dan macet bisa jadi kewenangan kabupaten," demikian tutupnya.
Baca juga: Waspadai gelombang tinggi 2,5 meter di perairan Kalsel
