Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Komisi Pemiliham Umum Daerah Kalimanran Selatan membatalkan usulan permohonan tambahan dana untuk kegiatan/pembiayaan pemilihan kepala daerah atau pilkada di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut tahun 2015.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi tersebut Samahuddin Muharram mengungkapkan itu usai pertemuan dengan Ketua DPRD setempat menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin.
"Kami mengajukan permohonan tambahan dana untuk pilkada tersebut sebagai antisipasi seandainya terjai sengketa pilkada. Sebab kalau terjadi sengketa pilkada, maka perkiraan pembiayaan bisa bertambah," katanya.
Karena, lanjut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, kalau terjadi sengekta Pilkada, maka perlu pendampingan, seperti dari KPU Kalsel sendiri.
"Tapi alhamdulillah dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub-pilwagub) Kalsel tidak ada sengketa sehingga tak perlu lagi tambahan biaya dari pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel," tuturnya.
"Bahkan dengan tak ada sengketa pilgub-pilwagub, sehingga dana hibah dari Pemprov Kalsel sebesar Rp110 miliar untuk pelaksanaan pilkada 2015 mengalami surplus sekitar enam miliar rupiah," demikian Samahuddin.
Sebelumnya atau sekitar dua bulan lalu, KPU Kalsel berencana meminta tambahan dana sebesar Rp6 miliar untuk persediaan/antisipasi pembiayaan pilkada 2015, kepada Pemprov setempat.
Namun Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhaimin menyatakan, suatu hal yang sulit kalau permohonan itu mendadak dan sertamerta penyediaannya tambahan dana Pilkada 2015.
"Sebab Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2016 sudah diketok (disahkan). Sementara alokasi dana untuk tambahan buat pilkada tidak ada, kecuali pada perubahan APBD tersebut," tuturnya.
Pada pilgub-pilwagub Kalsel 2016 - 2021 ada tiga pasangan cagub-cawagub masing-masing HM Zairullah Azhar -HM Sapi`i, H Muhiddin- H Gusti Fadied Hasan Aman.
Selain pilgub-pilwagub, pada 2015 ada tujuh kabupaten/kota yang melaksnakan pilkada serentak, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah (HST), Balangan, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
