Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya di Banjarmasin, Sabtu, menyampaikan program penanganan fasilitas umum terutama di komplek perumahan.
Baca juga: Wali Kota Banjarmasin optimis Menteri LH miliki solusi tangani TPAS Basirih
"Ada program pengaspalan dan lainnya untuk fasilitas umum yang sudah diserahkan ke pemerintah kota," ujarnya.
Chandra mengungkapkan fasilitas umum yang banyak dikerjakan meliputi sarana jalan didominasi komplek perumahan belum memiliki jalan yang representatif.
"Jadi setelah fasilitas umum jalan komplek perumahan diserahkan atau dihibahkan pengembang ke pemerintah kota, kita tingkatkan kualitasnya dengan pengaspalan," ujarnya.
Chandra memaparkan, program ini sudah berjalan sekitar 60 persen komplek perumahan yang ditingkatkan pemerintah kota sarana jalannya, sebagai upaya untuk meratakan pembangunan di Banjarmasin.
"Di wilayah Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan yang cukup banyak mendapatkan program ini pada 2025, sebab fasilitas umum sudah dihibahkan ke pemerintah kota," ujarnya.
Baca juga: Menteri LH masih evaluasi TPA Basirih Banjarmasin usai disegel
Chandra mengungkapkan, dari sebanyak 328 fasilitas umum yang terdata hingga akhir 2024 di Kota Banjarmasin, terutama di komplek perumahan pada lima kecamatan mencapai 135 fasilitas umum yang telah resmi diserahkan ke pemerintah kota.
Melihat kondisi ini, Pemkot Banjarmasin merencanakan pembuatan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur lebih jelas terkait fasilitas umum yang terlantar atau belum diserahkan ke pemerintah kota.
"Melalui regulasi ini, akan ada tim verifikasi yang bertugas memastikan fasilitas umum di komplek perumahan dapat menjadi milik pemerintah kota. Dengan begitu, pemerintah kota berwenang menangani, termasuk mengaspal untuk fasilitas jalan," paparnya.
Dia optimis program pengaspalan jalan komplek perumahan ini bisa selesai dalam dua atau tiga tahun ke depan, asalkan tidak menghadapi kendala yang berarti.
"Dengan kerja sama semua pihak, kami optimis seluruh jalan komplek perumahan yang menjadi target dapat diaspal sesuai rencana. Ini juga bagian untuk mengatasi kekumuhan," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin dan BSML laporkan kecurangan MinyaKita ke Kemendag