Barabai (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) Yajid Fahmi As menyarankan pemerintah daerah untuk menunda tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin dalam bekerja.
"Kami Komisi I DPRD HST sangat sepakat untuk dilakukan pendisiplinan pegawai," kata Yajid di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.
Baca juga: Bang Jeck kunjungi usulan bedah rumah di Desa Dangu HST
Sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan HST, Ia juga menyoroti terkait temuan adanya 68 ASN guru yang tidak disiplin kehadirannya di bawah 80 persen dalam satu bulan yang perlu ditindaklanjuti dengan serius.
Terlebih lagi, kata Yajid, kepala daerah saat ini berlatar belakang TNI yang tentu disiplinnya akan sangat tinggi dan perlu diimbangi oleh seluruh pegawai, apalagi ada kedapatan yang menggunakan "fake location" atau lokasi palsu.
"Guru ini menyangkut masa depan kita, pendisiplinannya tentu menjadi sangat penting. Ini perlu segera dibenahi baik secara internal di sekolah maupun manajemen di dinas terkait," ujarnya.
Yajid menyebut, secanggih-canggihnya aplikasi pasti ada saja celah sistemnya, sehingga selain meningkatkan keamanan sistem itu yang lebih penting lagi pembinaan kepada pegawai dengan menekankan kejujuran.
"Kalau teguran lisan atau tertulis mungkin masih banyak yang mengindahkan. Untuk itu, jika memang sudah tidak disiplin berulang-ulang, lebih baik tunda saja TPPnya. InsyaAllah sanksi itu akan berdampak," jelasnya.
Yajid berharap, pemerintah daerah bisa bertindak tegas menyikapi kedisplinan ini agar tidak menjadi permasalahan lebih lanjut, serta demi pendidikan masa depan.
Pihaknya juga berkomitmen TPP akan dinaikkan secara berkala dengan catatan disiplin pegawai juga harus meningkat, sebaliknya jika disiplinnya tidak ada peningkatan maka kemungkinan besar TPP tidak akan naik pada masa mendatang.
Baca juga: DPRD HST terima aspirasi penyuluh pertanian swadaya terkait usulan insentif
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan HST H Muhammad Anhar mengatakan, pihaknya sepakat dengan saran Komisi I DPRD HST untuk ditunda bahkan dikecualikan TPP bagi ASN yang tidak disiplin.
"Kami sangat sepakat, karena kebijakan TPP itu hak pemerintah daerah," ujarnya.
