Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) memborong tiga penghargaan pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan efektif.
Baca juga: Gubernur Kalsel terima dua penghargaan pada Jamkrida Award 2024
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif,” ujar Roy.
Tiga penghargaan tersebut, yaitu peringkat pertama Kategori Realisasi Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi, peringkat pertama Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi, dan peringkat keempat Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi.
Roy mendedikasikan tiga penghargaan tersebut untuk masyarakat Kalsel karena selalu mendukung pemerintah daerah mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Mudah-mudahan, kinerja APBD ke depan semakin baik, dan tentunya penghargaan ini dapat terus kita pertahankan pada 2025” tutur Roy.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Muarits menyampaikan penghargaan digelar secara luring dihadiri 641 orang dan 385 orang secara daring terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, bapeda, bapenda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Horas mengharapkan penghargaan ini memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan memanfaatkan teknologi guna mendukung efisiensi, serta akurasi pengelolaan anggaran.
Baca juga: Pemprov Kalsel raih penghargaan pembinaan dan pengawasan penetapan Perda
Pada acara penganugerahan APBN Award 2024 juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.
Acara tersebut menghadirkan narasumber, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua KPK, dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membahas strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi teknologi informasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti pola pikir kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Tito menilai banyak kepala daerah yang hanya fokus pada belanja daerah tanpa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyak kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara membelanjakan anggaran, tidak berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya, banyak yang terjebak dan terkena kasus korupsi. Padahal, pengelolaan APBD yang sehat itu bukan hanya soal belanja, tetapi juga bagaimana meningkatkan PAD melalui terobosan kreatif,” ujar Tito.
Tito juga menyoroti kelemahan dari pola pikir birokrat yang cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mencari cara untuk meningkatkan PAD.
Baca juga: Bank Kalsel mendapat penghargaan sebagai mitra pendukung Proklim 2024
