“Alhamdulillah, dukungan dari Bapak Gubernur H. Muhidin, Pemprov Kalsel meraih terbaik ke-2 tingkat Nasional dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dan termasuk dalam kategori pembinaan, pengawasan dan penetapan Perda RPJPD oleh Kemendagri,” kata Kepala Bappeda Kalsel Dr. H. Ariadi Noor dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Bank Kalsel mendapat penghargaan sebagai mitra pendukung Proklim 2024
Lebih lanjut, Ariadi Noor menjelaskan posisi Provinsi Kalsel paling tinggi dan terbaik nasional untuk peringkat 1 dalam keselarasan dengan RPJPN 2025-2045 Nasional.
“Posisi ini menjadi modal dasar dalam menjaga keselarsan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029 yang akan kick off awal Januari 2025,” jelasnya.
Sehingga, Ariadi Noor melihat aspek RPJPD dan RPJMD Kalsel sudah seleras dengan Nasional maka akan berdampak positif dengan upaya pencapaian target atau sasaran pembangunan baik di pusat, provinsi maupun kab/kota yang bermuara akan menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Pada saat ini, Ariadi Noor menyebut ada enam indikator makro dalam penilaian pada aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), angka kemiskinan, tingkat pengangguran (TPT), gini ratio dan IKLHK.
“Enam indikator makro itu dalam posisi on the track dan trend terus positif dan progresif,” pungkasnya.
Dalam Forum Bappeda Indonesia (FBI) menetapkan Ketua Umum adalah Alfi Syahriza (Kepala Bappelibang Sumut) dan Iendra Sofyan (Kepala Bappeda Jabar) sebagai Wakil Ketum. Kemudian menunjuk Dr. Ir. H. Ariadi Noor, M.Si. (Kepala Bappeda Kalsel) sebagai Sekretaris dan Yohanes Walilo (Kepala Bappeda Papua) sebagai Bendahara.
Diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Baca juga: Pemkab Tabalong beri penghargaan inovasi daerah
