Rantau, Tapin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab Tapin), Kalimantan Selatan (Kalsel) mengerahkan seluruh sumber daya manusia (SDM) serta para mitra untuk berkolaborasi mencapai target nasional penurunan stunting ke angka 14 persen.
“Kami telah menggelar rapat koordinasi (rakor) konvergensi percepatan penurunan stunting sekaligus intervensi serentak pencegahan stunging. Pada acara rakor, kami melibatkan seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, legislatif, termasuk Satgas Stunting sebagai narasumber utama,” kata Penjabat (Pj) Bupati Tapin Syarifuddin di Rantau, Tapin, Kamis.
Baca juga: Pemkab Tapin sosialisasikan PHKS guna tingkatkan layanan SPBE
Dia menyebutkan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing manusia yang mana kondisi ini terjadi akibat terganggunya pertumbuhan otak dan perkembangan metabolisme tubuh dalam jangka panjang.
“Menurut data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi angka stunting di Kabupaten Tapin sebesar 14,5 persen, yang merupakan angka terendah di Kalimantan Selatan pada 2023,” ujarnya.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kabupaten Tapin turun 0,1 persen dari tahun 2022 menjadi 14,4 persen pada 2023.
Baca juga: Pemkab Tapin hibahkan lahan ke BWS Kalimantan III untuk bangun irigasi
Meskipun terbilang cukup bagus, Syarifuddin mengatakan angka ini masih menjadi tanggung jawab bersama untuk saling berupaya agar penurunan stunting bisa mencapai target pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2022-2024, yakni sebesar 14 persen.
Menurut dia, target RPJMN itu dapat dicapai jika seluruh SDM khususnya di Kabupaten Tapin memiliki komitmen bersama yang kuat melalui koordinasi dan sinergi antar instansi, baik pemerintah daerah, legislatif, masyarakat, swasta, serta para mitra lainnya.
“Kolaborasi merupakan upaya yang solutif untuk menurunkan angka stunting demi masa depan generasi bangsa yang lebih sehat dan berkualitas,” ujar Syarifuddin.
Baca juga: Pemkab Tapin raih penghargaan layanan HKI dari Kemenkumham Kalsel
