Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) siapkan langkah strategis untuk mereformasi fungsi Posyandu agar tak lagi terbatas pada layanan kesehatan dasar.
Ketua Tim Penggerak PKK Tapin, Hj. Faridah mengatakan transformasi ini akan mengintegrasikan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari lintas sektor ke dalam operasional Posyandu.
Baca juga: Dinkes Kalsel transformasi posyandu melalui orientasi kader
"Integrasi tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial," ujarnya, usai melakukan konsultasi ke Sekretaris Posyandu Pusat di Jakarta, Kamis.
Faridah menilai Posyandu selama ini belum dimaksimalkan sebagai garda terdepan pembangunan berbasis komunitas.
"Sebenarnya Posyandu punya potensi besar untuk menjembatani program-program lintas OPD langsung ke masyarakat," katanya.
Faridah menyebutkan strategi transformasi tersebut meliputi pembentukan pemahaman bersama, peningkatan kapasitas kader, penguatan infrastruktur layanan, serta penataan kelembagaan dan pembiayaan.
“Targetnya adalah keberlanjutan, kita tidak ingin Posyandu hanya aktif saat ada kegiatan tertentu tapi benar-benar hidup dan fungsional setiap waktu,” tambahnya.
Baca juga: Posyandu Flamboyan wakili HSS lomba tingkat nasional
Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat, kata dia, yang mendorong pendekatan integratif dalam layanan dasar untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
