Rantau (ANTARA) - Bupati Tapin H. Yamani meminta percepatan penanganan tebing Sungai Tapin yang rawan longsor dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
Yamani mengatakan telah mengusulkan lima titik prioritas yang dinilai kritis dan berpotensi mengancam keselamatan warga serta infrastruktur publik.
Baca juga: Masyarakat pedalaman di HST masih terisolir karena tanah longsor
“Di sejumlah lokasi, longsor sudah terjadi dan mulai berdampak pada fasilitas infrastruktur serta rumah warga,” ujarnya saat dikonfirmasi di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis.
Kelima titik tersebut, kata Yamani, berada di Desa Kalumpang (Kecamatan Bungur), Kelurahan Rangda Malingkung, Kelurahan Kupang, Desa Keramat, dan Desa Banua Halat Kiri (Kecamatan Tapin Utara).
Dia menyebutkan kekhawatiran warga meningkat seiring terjadinya longsor susulan yang dapat memperluas kerusakan. Selain merusak hunian, gangguan juga dirasakan pada sektor pertanian.
Yamani menjelaskan data pemerintah daerah mencatat sekitar 9.334 hektare lahan pertanian di wilayah Tapin bergantung pada aliran Sungai Tapin untuk irigasi, termasuk di Kecamatan Bakarangan dan Candi Laras Selatan.
“Jika tidak segera ditangani, bukan hanya rumah warga yang terancam, tapi juga ketahanan pangan lokal,” ucapnya.
Baca juga: Distribusi logistik ke pedalaman meratus Kalsel terkendala tanah longsor
Bupati Tapin berharap pemerintah pusat melalui Ditjen Sumber Daya Air segera melakukan intervensi teknis agar kerusakan tidak meluas dan aktivitas pertanian tetap terjaga.
