Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengatur strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim yang datanya masih sekitar 8.000 kepala keluarga.
"Jadi penghapusan ini mungkin bertahap, karena harus juga berkoordinasi dengan pihak terkait kemiskinan ini," ujar Arifin.
Menurut Arifin, penanganan kemiskinan ekstrim ini harus dikoordinasikan secara baik dan berkelanjutan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Pertama dari data, ya nanti bagaimana kita kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kelurahan untuk bisa mendata itu secara bagus dan akurat. Artinya tanpa data kan kita jadi sulit tau faktor kemiskinan itu apa," tutur Arifin.
Dia pun menyampaikan Pemkot Banjarmasin berupaya menangani persoalan itu, salah satunya mensosialisasikan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini ke masyarakat.
Arifin mengharapkan kegiatan sosialisasi ini akan tercipta komitmen untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dolly Syahbana menyebutkan data keluarga miskin ekstrim yang dikirim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kota Banjarmasin mencapai 8.000 kepala keluarga.
Menurut dia, disanding dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekitar 5.000 kepala keluarga.
"Sekitar tiga ribu masih dalam proses klarifikasi karena masih banyak yg data NIK-nya ganda dan tidak punya NIK," tutur Dolly.