Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Matnor Ali menyatakan, perbaikan data penerima program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus terus dilakukan.
Karena, ujar dia, di Banjarmasin, Sabtu, masyarakat terus menyampaikan aspirasi kepada dewan terkait data penerima KIS atau KIP yang banyak tidak sesuai.
"Ada yang menginformasikan yang dapat sebenarnya sudah mampu atau tidak masuk kategori miskin lagi, ada juga sebagian warga yang dinilai miskin malah tidak dapat," tuturnya.
Seperti disampaikan masyarakat saat anggota DPRD Kota Banjarmasin melakukan kegiatan reses, menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, pada Sabtu hari ini.
"Aspirasi untuk perbaikan infrastruktur sudah kurang dikeluhkan, tapi masalah bantuan sosial yang banyak disampaikan, program KIS, KIP hingga BLT dari BBM kemarin," paparnya.
Menurut Matnor, ini menandakan data penerima bansos di kota ini belum valid betul, terbukti memang data penerima KIS dan KIP ini baru sekitar 20 ribu warga, padahal data warga miskin di daerah ini sekitar 110 ribu.
"Jadi masih ada PR sekitar 90 ribu yang harus dicek ke lapangan apakah memang benar berhak dapat program sosial itu," ujarnya.
Matnor pun meminta pemerintah kota agar terus melakukan pendataan ulang atau perbaharuan data warga miskin di daerah ini, sehingga tidak ada warga miskin yang tidak dapat perhatian pemerintah.
Lurah Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, Zelia Hadist mengakui banyak aspirasi warganya yang meminta data perbaikan untuk penerima bantuan sosial dari pemerintah kota maupun pemerintah pusat.
"Kebanyakan memang warga kurang aktif melapor data kependudukan, ada yang baru pindah atau pindah, tapi datanya tidak diubah," ucapnya.
Karenanya, dia meminta para ketua RT untuk aktif pula melaporkan kondisi warganya, sehingga dapat perhatian.
