"Kami menyadari masih banyak catatan penting, termasuk peran fiskal yang masih terbatas. Tapi ini justru jadi pemicu semangat kami untuk memperbaiki," ujar Yamin di Banjarmasin, Jumat.
Baca juga: Seratus ibu hamil di Banjarmasin terima program bergizi cegah stunting
Yamin menyampaikan evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk menyusun strategi ke depan demi menjawab tantangan pembangunan Kota Banjarmasin.
Menurut dia, pertemuan tersebut jadi momentum strategis untuk menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah, serta peran fiskal Kota Banjarmasin dalam mengendalikan inflasi yang semakin kompleks.
Dikatakan dia, secara tak langsung, ini menjadi refleksi bagi Pemkot Banjarmasin untuk menata kembali strategi pembangunan ke depan.
Yamin menyampaikan bahwa masukan dari BPKP sangat penting sebagai bagian dari perbaikan tata kelola fiskal daerah.
Dia menyatakan, perlunya kolaborasi lebih erat antara Pemkot, BPKP dan seluruh stakeholder agar kebijakan fiskal daerah bisa berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Baca juga: BAZNAS Banjarmasin renovasi rumah tidak layak huni pada 2025
"Audiensi bersama BPKP tidak berhenti pada laporan dan angka, tapi melahirkan inovasi dan semangat baru bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kami," ucapnya.
Yamin pun meminta BPKP terus membimbing dan mengarahkan agar roda pemerintahan berjalan ke arah yang lebih maju dan sejahtera.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Banjarmasin Taufik Rivani menambahkan pertemuan Pemkot Banjarmasin dan BPKP Kalsel merupakan bagian dari proses refleksi menyeluruh terhadap perencanaan anggaran tahun berjalan dan upaya mengintegrasikan perubahan regulasi nasional ke dalam rencana jangka panjang daerah.
"Ini bukan hanya evaluasi, tapi review menyeluruh terhadap roadmap pengendalian inflasi yang terkait erat dengan kebijakan fiskal dan program-program pusat yang akan masuk ke Banjarmasin," ucapnya.
Termasuk kesiapan terhadap program MBG (makanan bergizi gratis), pembenahan kualitas pendidikan, penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan, demikian kata Taufik.
Baca juga: DPRD Banjarmasin bahas aturan terkait kekerasan perempuan dan anak
