“Hasil survei nasional terkait isu RUU KUHAP pada periode 22-26 Maret 2025 menyimpulkan beberapa poin penting. Salah satu poin dari survei tersebut mengenai urgensi keberadaan saluran lain untuk pelaporan kejahatan yang belum mendapat kejelasan penanganan oleh penegak hukum,” kata Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam keterangannya di Banjarmasin, Minggu.
Baca juga: Revisi KUHAP diharapkan perbaiki mekanisme pra-penuntutan
Ia mengungkapkan bahwa hasil survei itu mencapai 86 persen responden menilai pentingnya keberadaan saluran lain untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang tidak mendapatkan kejelasan dalam waktu 14 hari sejak laporan diterima.
Yoes menyampaikan hal itu dalam dalam rilis Survei Nasional LSI di Kana-Kana Cafe, Jakarta Selatan, Minggu, mengundang sejumlah awak media.
“Dari 86 persen tersebut, 38,8 persen diantaranya bahkan menyatakan keberadaan saluran pelaporan tersebut dengan kategori sangat penting. Hanya 7,2 persen yang menganggap saluran pelaporan tersebut tidak diperlukan, dengan rincian menyatakan sangat tidak penting sebanyak 1,8 persen dan tidak penting 5,4 persen,” ucapnya.
Survei Nasional yang dilakukan LSI menyasar 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling atau pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Responden dipilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon seluler.
Margin of error survei diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Yoes menuturkan, permasalahan yang terjadi adalah jika kasus tidak viral maka keadilan sulit didapatkan, sehingga harus ada mekanisme masyarakat melaporkan kalau laporan mereka tidak ditindaklanjuti dalam 14 hari.
Ia menjelaskan, terkait isu kedudukan penyidik di RUU KUHAP yang juga dipandang menjadi perdebatan, LSI menyebut sebanyak 61,6 persen mendukung kesetaraan semua penyidik (misal penyidik kejaksaan, BNN, dan PPNS) seharusnya setara dan sebanding secara kualifikasi dan kompetensi.
"Ini akan menjadi perdebatan apakah Polri menjadi penyidik utama, atau lembaga lain yang punya kewenangan yang sama. Menurut masyarakat tidak hanya terpusat pada satu lembaga,” katanya.
Baca juga: FH ULM mengulas lima pokok pembahasan krusial terkait revisi KUHAP
Selain itu, mayoritas responden menunjukkan tingkat persetujuan yang cukup tinggi atas isu-isu terkait proses penegakan hukum, termasuk terkait restorative justice, pendampingan oleh advokat/penasehat hukum, izin dan saksi dalam penggeledahan, ketersediaan dan aksesibilitas informasi perkara kriminal, pengujian sebelum upaya paksa, dan saluran untuk menyampaikan keberatan.
Terkait hal ini, Yoes menjelaskan setiap penggeledahan atau razia harus ada surat izin dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi selain aparat penegak hukum dengan angka 89 persen. Sementara 82 persen responden mendukung kasus kriminal ringan (misal pencurian yang disebabkan desakan ekonomi) diperlukan mekanisme penyelesaian di luar sidang dengan aturan yang jelas dan memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak.
Sementara 80 persen responden mendukung pernyataan bahwa setiap orang yang diperiksa oleh aparat penegak hukum harus didampingi oleh advokat atau penasihat hukum. Mayoritas dengan angka 79 persen responden juga mendukung pernyataan informasi perkembangan setiap perkara kriminal dari awal hingga akhir harus tersedia dalam bentuk digital yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Menyangkut pernyataan mengenai semua bukti atas suatu perkara pidana harus diperoleh melalui tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebanyak 78 persen responden menyatakan dukungan.
Tercatat 78 persen responden juga mendukung pernyataan bahwa sebelum aparat penegak hukum melakukan upaya paksa (misal penangkapan, penahanan, penyitaan) harus didahului pengujian oleh pengadilan tentang perlu atau tidaknya upaya tersebut dilakukan.
Sebanyak 78 persen responden, kata Yoes, juga menyatakan perlunya ada saluran yang jelas untuk menyampaikan keberatan bagi setiap orang yang dipanggil atau diperiksa oleh aparat penegak hukum. Mengenai penyelesaian di luar sidang untuk kasus kriminal ringan harus berkoordinasi dengan kejaksaan dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan, sebanyak 66 persen responden memberikan dukungan.
Survei nasional yang dilakukan LSI juga menyoroti berbagai aspek penegakan hukum yang terjadi hingga saat ini, mulai dari kepercayaan terhadap lembaga hingga transparansi penindakan atas oknum yang melakukan kejahatan.
Hasil survei terbaru memperlihatkan adanya penurunan kepercayaan lembaga penegak hukum dibanding survei yang dilakukan pada Januari 2025.
LSI menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung masih menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan angka 75 persen (turun dua persen), disusul KPK dengan angka 68 persen (turun empat persen). Sedangkan Polri mendapat angka 65 persen (turun enam persen).
Baca juga: Ahli FH UI: Penguatan Dominus Litis pada revisi KUHAP perkuat gakkum
Penurunan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ini selaras dengan penilaian publik atas kurangnya transparansi terhadap penanganan oknum yang melakukan tindak kriminal. Mayoritas, dengan angka 50,3 persen responden memandang proses penanganan kasus-kasus dimana aparat melakukan tindak kriminal berlangsung tidak transparan.
“Hanya 36,9 persen yang menyatakan bahwa penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat sebagai pelaku tindak kriminal sudah terbuka/sangat terbuka. Mayoritas responden (54,9 persen) juga menyatakan sanksi etik saja tidak cukup bagi aparat yang melakukan tindak kriminal,” ucap Yoes.
Yoes mengungkapkan, sorotan juga ditujukan LSI terhadap berbagai peristiwa yang mengkritik lembaga penegak hukum namun justru membuat masyarakat harus meminta maaf terhadap institusi tersebut. Permintaan maaf dari masyarakat yang dianggap merendahkan lembaga penegak hukum itu antara lain kasus yang dialami Band Sukatani dan video viral patroli pengawalan.
“Sebanyak 47,4 persen responden memandang hal itu sebagai bentuk persekusi atau tekanan atas kebebasan berpendapat. Sementara 31,6 persen menyebut aparat penegak hukum telah melakukan tugasnya secara profesional,” ungkap Yoes.
Survei juga memberikan gambaran bahwa 19,8 persen responden menyatakan pernah berurusan dengan aparat penegakan hukum. Mayoritas menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan keadilan dan diperlakukan secara adil dan manusiawi.
"Pernyataan ini tidak otomatis diartikan bahwa masyarakat pada umumnya telah memiliki pengetahuan dalam terhadap hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan keadilan dan diperlakukan secara adil, serta mengenai cara bagaimana mendapatkan keadilan. Publik cukup terbelah mengenai pernyataan terkait kekhawatiran harus membayar biaya tambahan kepada aparat penegak hukum di luar biaya yang ditetapkan. Indikasi awal adanya kekhawatiran publik atas pungli,” tutur Yoes.
Minim sosialisasi
Di samping itu, kata Yoes, meski rapat paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025 menyetujui RUU KUHAP sebagai RUU Inisiatif DPR dan akan segera dibahas oleh Komisi III, ironisnya mayoritas publik tak mengetahui informasi tersebut.
“Hanya 29,7 persen yang saat ini mengetahui pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan Kitab Undang-udang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara 70,3 persen menyatakan tidak tahu bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan KUHAP,” ucapnya.
Baca juga: Ahli FH UI: Penguatan Dominus Litis pada revisi KUHAP perkuat gakkum
Ia menyebutkan bahwa awareness mengenai pembahasan perubahan KUHAP masih sangat rendah, hanya 29,7 persen yang mengetahui dibandingkan 70,3 persen yang tidak tahu bahwa saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan KUHAP.
Menurut Yoes, perlu sosialisasi untuk meningkatkan awareness masyarakat bahwa akan ada revisi KUHAP. Opini atau pendapat masyarakat umum dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak terkait revisi KUHAP. Mungkin bisa dibilang saat ini RUU KUHAP hanya isu di elit, belum di masyarakat sepenuhnya.
Revisi KUHAP dinilai mendesak untuk segera dibahas mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbit melalui UU Nomor 1 tahun 2023. RUU KUHAP juga telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
“Ada berbagai perdebatan mengenai RUU KUHAP yang sedang dibahas, seperti keadilan restoratif (restorative justice), kewenangan penyidikan, hingga perlindungan HAM bagi warga negara yang terlibat kasus pidana. Prinsip yang demokratis sangat diperlukan guna menghasilkan revisi KUHAP untuk memenuhi keadilan, menghormati dan melindungi HAM, dan diterapkan dalam negara demokrasi,” ujar Yoes.
Sementara itu, pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, mewanti-wanti penting masyarakat menyadari betapa pentingnya pembahasan RUU KUHAP. Kontrol atas pembahasan RUU KUHAP ditekankan agar kewenangan sangat besar tidak terjadi di salah satu lembaga penegak hukum yang akan berimbas memunculkan potensi koruptif dan abuse of power.
“KUHAP ini sangat penting sekali karena menyangkut hak warga negara terkait hukum. KUHP secara formil berlaku pada 1 Januari 2026, kalau tidak ada hukum acara pelaksanaan dari KUHP, maka KUHP ini akan menjadi ancaman sehingga masyarakat perlu dilindungi dengan KUHAP. Penting sekali masyarakat mengetahui, hasil rilis ini hanya hampir 30 persen yang tahu, ini kan miris,” kata Bambang Rukminto.
Baca juga: Penangguhan Penahanan Diatur Dalam KUHAP
