Banjarbaru (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) memulai pelaksanaan program penanaman Result Based Payment (RBP) REDD+ pada 2025 seluas 100 hektare di Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fathimatuzzahra mengungkapkan kegiatan ini didukung dana insentif sebesar USD 3,4 juta atau sekitar Rp50 miliar dari lembaga donor luar negeri melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Baca juga: Dishut Kalsel ambil beberapa kebijakan strategis kurangi emisi GRK
"Dana ini adalah bentuk apresiasi. Berdasarkan SK Menteri LHK tahun 2023, Kalsel masuk dalam lima besar provinsi dengan kinerja terbaik dalam penurunan emisi gas rumah kaca," ujar Fathimatuzzahra di Banjarbaru, Kamis.
Pada tahap awal, penanaman dilakukan di lahan seluas 27 hektare yang dibagi menjadi empat blok vegetasi terdiri dari dua blok didedikasikan untuk tanaman buah bernilai ekonomi tinggi, seperti matoa, manggis, cempedak, dan alpukat, satu blok dikhususkan untuk tanaman endemik Ulin, serta satu blok sisanya untuk Eukaliptus.
"Lahan ini asalnya karet tua yang sudah tidak produktif. Kita ganti dengan tanaman buah agar kayunya tetap berdiri menjaga lingkungan, tapi buahnya bisa dinikmati masyarakat. Jadi ada fungsi konservasi, edukasi, dan ekonomi," jelasnya.
Menurut Fathimatuzzahra, pohon karet tua yang ada tidak serta merta dibabat habis, melainkan dimanfaatkan sebagai naungan bagi tanaman Ulin yang baru ditanam.
Secara keseluruhan, program rehabilitasi tahun ini menargetkan luas 250 hektare yang tersebar di lima lokasi, yakni Banjarbaru, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kotabaru.
Selain untuk penanaman, dana hibah tersebut juga dialokasikan untuk pengamanan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Baca juga: PLN Kalselteng dan Dishut Kalsel sepakati pembangunan jaringan listrik desa
"Percuma kita tanam habis-habisan kalau perambahan dan Karhutla tidak dikendalikan. Tiga komponen ini saling berhubungan," tegas Fathimatuzzahra.
Fathimatuzzahra menegaskan kerja keras Pemprov Kalsel dalam merehabilitasi lingkungan menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan rilis terbaru Kementerian Kehutanan, luas lahan kritis di Kalsel mengalami penurunan tajam hampir 50 persen.
Tercatat pada 2013 lahan kritis mencapai 641.580 hektare, kemudian menyusut menjadi 378.633 hektare pada 2024.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Kalsel Mursyidah Aminy yang mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, menyebut kepercayaan internasional ini bukan sekadar hadiah.
"Ini hasil kerja panjang. Kita wajib menjawabnya dengan integritas dan kerja nyata agar manfaatnya dirasakan lingkungan dan masyarakat," pungkasnya.
Baca juga: Kalsel sampaikan tantangan kelola 189 perhutanan sosial ke DPR RI
