Banjarbaru (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menyampaikan 11 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarbaru tahun 2024.
Penyampaian rekomendasi atas LKPj Wali Kota Muhammad Aditya Mufti Ariffin itu dilakukan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera di gedung DPRD Banjarbaru, Kamis.
"Rekomendasi yang disampaikan berisi catatan strategis terhadap implementasi program kerja selama satu tahun dan rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah kota," ujar Rizky usai paripurna.
Rizky menekankan, rekomendasi itu diharapkan segera ditindaklanjuti Pj wali kota maupun Pj sekda bersama seluruh jajaran Pemkot Banjarbaru sehingga dapat dievaluasi DPRD agar lebih baik ke depannya.
"Kami percaya, melalui kolaborasi yang erat antara DPRD, pemerintah kota dan pemangku kepentingan, Banjarbaru Juara bukan hanya slogan tetapi bisa diwujudkan," ucap politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, 11 rekomendasi wakil rakyat itu disampaikan juru bicara DPRD Hindera Wahyudin di depan Penjabat Wali Kota Subhan Nor Yaumil, Penjabat Sekda Sirajoni dan pimpinan SKPD Pemkot Banjarbaru.
Rekomendasi yang disampaikan mulai dari penajaman fokus prioritas bidang pendidikan terkait ribuan anak tidak sekolah, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi dan serapan anggaran.
"Inovasi pelayanan publik dan literasi masyarakat, penajaman aspirasi masyarakat, penguatan peran inspektorat, sinergi penanganan bencana juga harus ditingkatkan," sebut Hindera.
Selanjutnya, rekomendasi terkait penanganan anak tidak sekolah dan anak terlantar, dorongan terhadap peningkatan prestasi daerah, peran strategis Bappedalitbang terkait kebijakan yang presisi.
Rekomendasi ke-11 seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota, DPRD meminta agar dilakukan penguatan peran Dinas Perhubungan melalui mobilisasi aman dan kota terkoneksi.
"Semoga pokok-pokok rekomendasi strategis yang disampaikan menjadi acuan dalam penyempurnaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota di masa depan," kata Hindera.
