"Ada wakil kepala sekolah menyampaikan kepada saya bahwa jumlah anak rentan putus di tempatnya mencapai 104 anak dari sebanyak 185 orang siswa," ujarnya di Amuntai.
Gusti juga menyampaikan, dua pengawas SLTA yang hadir dalam rapat koordinasi bersama DPPPA mengakui tentang kondisi rentan putus sekolah bahkan terdapat 50 persen siswa sekarang belajar di pendidikan paket.
Gusti mengatakan, meski bukan lagi ditangani pemerintah daerah, namun Sekolah Menengah Atas informasi yang disampaikan pengawas sekolah tersebut membuatnya terkejut.
"Jika yang putus sekolah dan pindah ke pendidikan paket mencapai 50 persen, berarti banyak siswa rentan putus sekolah," katanya.
Baru-baru ini dia juga menerima laporan sebanyak tujuh siswa di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Amuntai bahkan terancam diberhentikan dari sekolah karena pelanggaran tata tertib di sekolah.
Gusti mengatakan, sekolah tidak boleh memberhentikan siswa, bahkan memberikan diskorsing harus dengan bijak, sebab siswa rentan putus sekolah.
Gusti mengatakan, terhadap kenakalan anak hanya perlu kesabaran untuk pembinaannya, sebab jika anak sampai putus sekolah berdampak bagi masa depan, berpotensi akan terjadi perkawinan anak dan melahirkan generasi stunting kembali.
Pihak DPPPA HSU sempat menggelar rapat koordinasi untuk mencari solusi permasalahan tersebut dengan mengundang dinas terkait, namun beberapa dinas tidak hadir dan diwakilkan saja.
"Kita menggelar rapat koordinasi untuk mencari pemecahan masalah anak rentan putus sekolah dalam rangka memberikan perlindungan hak anak," kata Gusti lagi.
Ia bersyukur setelah sempat diskorsing dewan guru, DPPPA melakukan musyawarah dengan Disdikbud HSU serta dewan guru yang akhirnya mencabut skorsing terhadap enam siswa dan mereka kembali bersekolah sambil dilaksanakan konseling.
Gusti juga menemukan fakta lain, bahwa beberapa anak usia sekolah kini melanjutkan pendidikan di paket A yang berarti mereka telah berhenti di sekolah formal.
"Bisa saja belajar paket A cuma dikhawatirkan kualitas belajarnya mungkin tidak maksimal," katanya.
Ia mengaku miris menerima laporan beberapa guru bahwa beberapa siswa berasal dari keluarga kurang mampu terpaksa ke sekolah kadang tanpa sarapan dan uang saku.
"Saya berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait mencari jalan keluar bersama agar jangan sampai anak-anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah," tandasnya.
Gusti juga berharap Disdikbud HSU dibantu dewan guru dapat memetakan jumlah siswa yang rentan putus sekolah agar bersama-sama dengan DPPPA, Dinas Sosial, dan instansi terkait mencarikan solusinya.
Hal ini, katanya tidak hanya menyangkut masalah yang terjadi di sekolah yang dilaporkan menskorsing siswanya tadi, melainkan semua sekolah untuk dilakukan pengawasan, mengingat pasca pandemi COVID-19 berdampak menurunkan pendapatan ekonomi keluarga siswa.
"Kita tengah siapkan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Sekolah dan Remaja untuk tingkat Kabupaten HSU agar bersama mencegah anak putus sekolah," pungkasnya.
Sementara, Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten HSU Didi Kesuma Ahyani mengatakan hasil rapat dengan pihak DPPPA akhirnya hanya satu orang anak pindah sekolah.
"Kesepakatan pihak sekolah dengan orang tua siswa tuanya agar memindahkan anaknya ke sekolah lain mulai awal tahun ajaran ini, karena kronologis pelanggaran tata tertib sekolah yang sudah terlalu banyak dilakukan siswa bersangkutan ," terangnya.
Dikatakan, pemindahan masih dalam proses dan sampai sekarang tidak ada anak yang diberhentikan. Namun terkait anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan paket A, menurutnya merupakan hak anak dan orang tua.
