Amuntai (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten HSU Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Hadiyani menyelenggarakan lokakarya penyediaan layanan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
Kegiatan dari DPPPA HSU itu digelar di ruang rapat kerja membangun Setda HSU, Kota Amuntai, Kabupaten HSU, Selasa.
Baca juga: Kesbangpol dan BNNK HSU fasilitasi rehabilitasi narkoba
Pimpinan Daerah Aisyiyah HSU Isnaina Hadiyani berharap melalui kegiatan ini pihak-pihak terkait dapat menetapkan komitmen bersama untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dapat terealisasikan.
"Tujuan utama dilaksanakan lokakarya ini untuk meningkatkan pemahaman tentang layanan pencegahan, penanganan, rancangan alur, serta sinergi multi pihak untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan perkawinan anak," kata Ketua Isnaina Hadiyani.
Pemerintah Kabupaten HSU telah menetapkan lima strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Namun, aksesibilitas dan perluasan layanan masih minim, sehingga tujuannya untuk menjamin agar anak dapat memperoleh layanan dasar secara lengkap sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan anak.
"Mudah-mudahan hak-hak anak dan perempuan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa terpenuhi dengan baik," ujar Isnaina Hadiyani.
Baca juga: Sekda HSU sampaikan pesan kepada jemaah calon haji tentang aspek ibadah
Sementara Bupati HSU melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Khairussalim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada PD HSU Aisyiyah yang melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mencari solusi terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
"Kegiatan ini sangat penting dan langkah awal dalam upaya kita mencegah perkawinan anak, juga berdampak positif pada pencegahan kematian ibu dan anak, KDRT, perceraian, kemiskinan hingga pencegahan stunting di HSU," ujarnya.
Koordinator Perlindungan Anak di Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas Yosi Diani Tresna turut hadir sebagai pembicara via zoom.
Dia mengakui peranan semua pihak khususnya seperti sekolah, Tim Penggerak PKK, Kepala Desa dan Forum Anak yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pencegahan dan penanganan perkawinan anak ini.
Melalui peningkatan pemahaman permasalahan terkait perkawinan usia anak dan strategi pencegahan serta penanganan diharap dapat dilakukan lebih terukur dan terarah, sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak atau lintas sektor untuk menanganinya.
Baca juga: Pemkab HSU raih penghargaan Keselarasan Tertinggi RPJPD
