Banjarmasin (ANTARA) - Nasib jalan nasional atau jalan trans Kalimantan di Satui Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) Kalimantan Selatan menunggu hasil "Detail Engineering Desain" atau DED Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Abidinsyah mengemukakan itu melalui telepon seluler, Selasa sesudah konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta.
"Sesuai janjinya, Komisi III mendatangi Kementerian PUPR, 28 November 2022 mempertanyakan tindaklanjut penanganan jalan nasional di Desa Satui Barat," ujar Kepala Subbag Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel Dedy Noriadi melalui telepon seluler.
Pasalnya jalan nasional ruas Satui (171 km tenggara Banjarmasin) yang putus karena longsor hingga kini belum ada kejelasan langkah perbaikan, lanjut Juru Bicara (Jubir Setwan Kalsel tersebut.
Sedangkan kedatangan Komisi III Kalsel yang juga membidangi perhubungan, lingkungan hidup serta energi sumber daya mineral (ESDM) ke Kementerian PUPR
untuk meminta ketegasan dan kejelasan terhadap penanganan jalan nasional ruas Satui.
“Alhamdulillah ada titik terang dari penjelasan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga," ujar Sekretaris Komisi IiI seperti dikutip Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel.
"Mereka (Ditjen Bina Marga) menunggu hasil survei, hasil DED yang sedang dilakukan. Hasil survei itu menentukan apakah jalan nasional tersebut tetap disana atau dipindahkan ke jalan alternatif," kutip Jubir Setwan Kalsel.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu menambahkan, jika terjadi pemindahan jalan nasional ke jalan alternatif maka pihaknya meminta penekanan kepada penambang yang ada di sekitar jalan tersebut, agar tidak terulang kejadian serupa dikemudian hari.
“Kita berharap apapun hasil survei, hasil desainnya, kalau memang jalan yang longsor tidak bisa diperbaiki, tidak layak lagi, kita minta percepat penyelesaian jalan alternatif untuk dijadikan jalan nasional," ucap Gt Abidinsyah. 
Sebelumnya, Direktur Preservasi Jalan Dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR Akhmad Cahyadi saat menerima rombongan Komisi III DPRD Kalsel di ruang rapat mengatakan, dari hasil survei lapangan bahwa penyebab dari kerusakan jalan tersebut karena aktivitas pertambangan.
“Hasil rapat dengan Kementerian ESDM, disepakati bahwa diminta untuk disiapkan DED nya. Tahun 2023 kita siapkan," ujarnya.
Begitu pula Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) juga menyiapkan kajian atau desain untuk penanganan longsor. Kini Kementerian PUPR sedang fokus agar jalan tetap lancar," lanjut Akhmad Cahyadi.
Konsultasi dengan Ditjen Bina Marga saat kunjungan kerja Komisi III tersebut ke luar daerah, 27 - 29 November 2022, demikian keterangan pers Humas Setwan Kalsel.
