Harapan atau usulan tersebut ketika Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu ketika berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta, pekan lalu.
Usulan atau harapan agar Bendungan Kusan itu masuk PSN cukup beralasan, antara lain untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian tersebut buat menunjang intensifikasi serta ekstensifikasi pertanian dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
"Apalagi Kalsel dan Tanbu yang tidak terlalu jauh dengan Kalimantan Timur (Kaltim) kelak menjadi penyangga kebutuhan pangan Ibu Kota Negara (IKN) yang nanti berada di provinsi tetangga," ujar mantan anggota DPR RI dari Partai Golkar tersebut.
Oleh karenanya perlu percepatan pembangunan Bendungan Kusan tersebut. Untuk percepatan pembangunan sarana prasarana pertanian tersebut antara lain dengan memasukkan ke dalam PSN, tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel III/Kabupaten Barito Kuala (Batola) itu.
Daerah pertanian pasang surut Batola sendiri bersamaan Kabupaten Banjar, Kalsel juga sebagai lumbung padi provinsi yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Menerima konsultasi roombongan Komisi III DPRD Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Sahrujani yang juga politikus senior Partai Golkar itu, Kapala Subdit (Kasubdit) Direktorat Bendungan dan Danau Ditjen SDA Ir Martius Tangyung MT.
Konsultasi ke Ditjen SDA Kementerian PUPR rombongan Komisi III DPRD Kalsel itu dalam rangka kunjungan kerja ke luar daerah/provinsi, 17 - 19 Desember 2020.
Sementara pada kesempatan yang sama, kelompok dua Komisi III DPRD Kalsel konsultasi dengan Balai Besar Sungai II Wilayah Kalimantan di Kuala Kapuas (sekitar 50 kilometer barat Banjarmasin) ibukota Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng).
