Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS saat membuka Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Iklusi, Senin (02/12).
“Saya berharap momentum ini kian memperkuat komitmen untuk terus berkiprah dan sama-sama berkarya nyata dalam memajukan pendidikan di Barito Kuala,” ucapnya dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Bahalap itu.
Sosialisasi Pendidikan Iklusi ini diselenggarahan Forum Komunikasi Pendidikan Inklusi (FKPI) Batola sebagai upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Yang menarik, acara yang juga dihadiri SKPD terkait, dan para Kepala Sekolah (Kepsek) TK, SD, SMP dan SMA/SMK itui menyuguhkan pertunjukan Tari Giring-giring dan Pantomim yang pesertanya berasal dari siswa siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Marabahan.
Noormiliyani mengatakan, pendidikan bagi ABK jangan sampai menimbulkan kesan diskriminatif, mengingat esensi dari pendidikan inklusi adalah salah satu upaya untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus yang tidak membeda-bedakan dengan yang normal. Agar semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi dalam lingkungan yang sama (education for all).
Dalam kegiatan itu panitia pelaksana menghadirkan narasumber Kadisdik Batola H Sumarji, Kasi Kurikulum Bidang Pendidikan Khusus Disdik Kalsel Hj Ernita Sarmini, dan Dosen Program Studi Pendidikan Luar Biasa Dr Amka, ini mantan Ketua DPRD Kalsel itu juga berharap guru dapat mengakomodasi peserta didik sesuai kemampuan termasuk anak berkebutuhan khusus.
“Mereka bisa belajar di sekolah yang sama dan kelas yang sama cuma indikatornya saja yang berbeda,” tutur alumni Fakultas Hukum ULM itu.
Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua FKPI Batola Zainuddin Sidik AK mengatakan, tujuan dilaksanakannya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap penguatan kelembagaan FKPI serta regulasi yang menaunginya.
“Mudah-mudahan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Batola di tahun-tahun mendatang akan meningkatkan mutu dan pelayanan dengan indikantor semakin bertambahnya penyelenggara pendidikan inklusi. Walau pun, masalah yang masih terjadi di sekolah. Kami mohon kepada pemerintah daerah agar nantinya bisa menambah GPK. Saat ini GPK yang berstatus honor daerah hanya lima orang,” timpalnya.
