Marabahan (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupsten Barito Kuala (Sekdakab Batola) Zulkipli mengaku bangga dengan hasil progres evaluasi Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 lingkup Pemkab Batola.
"Walaupun masih ada yang tidak sesuai harapan hasilnya, tapi saya lihat sudah ada progres, itu yang penting," ungkap Zulkipli, pada acara penyerahkan hasil evaluasi penerapan Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2022 di Marabahan, Kamis.
Menurut dia, rata-rata nilai SAKIP Batola telah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018, 54,56, tahun 2019, 63,23, tahun 2020, 66,53, tahun 2021, 66,88 dan tahun 2022, 71,19.
"Hasil ini harus kita apresiasi karena Pemkab Batola dengan anggaran terbatas dapat secara efektif membangung," ungkapnya.
Hasil penilaian SAKIP untuk SKPD peraih nilai tertinggi, ucap dia, ada pada Dinas Pertabjan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan nilai 89,88 atau Kategori A.
Disusul Disporbudpar Batola dengan nilai 89,81 juga kategori A dan pada peringkat ketiga BPKAD Batola dengan nilai 88,26 juga kategori A.
"Nilai tertinggi untuk kecamatan diraih Kecamatan Rantau Badauh dengan nilai 78,10 disusul Kecamatan Cerbon 73,27 dan ketiga Kecamatan Anjir Muara dengan nilai 73,11. Seluruhnya masuk kategori BB " terangnya.
Kepala Inspektorar Batola Ismed Zulfikar mengatakan, terdapat sembilan SKPD mendapat kategori A, 12 SKPD mendapat kategori BB, tujuh SKPD mendapat kategori B, dan dua SKPD mendapat kategori CC.
Untuk kecamatan, jelas dia, terdapat lima kecamatan mendapat kategori BB, sembilan kecamatan mendapatkan kategori B dan tiga kecamatan mendapatkan kategori CC.
"Permasalahan yang kami lihat, laporan dari SKPD banyak belum mencerminkan permasalahan di lapangan, sehingga perlunya peningkatan implementasi e-goverment," jelas Ismed.
Bupati Batola Noormiliyani AS menyambut baik kegiatan penyerahan hasil evaluasi SAKIP tersebut.
Menurut bupati, melalui evaluasi dapat terlihat apa yang sudah dan belum dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
"Saya harap pelaksanaan evaluasi ini tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi sudah mengarah pada budaya membangun kinerja," tegasnya.
