Portal parkir di Barabai sudah bagus, jangan jadi jualan politik jelang Pilkada

Barabai (ANTARA) - Sistem portal parkir di RSHD dan pasar di Kota Barabai yang merupakan program pembangunan peninggalan era mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), H Abdul Latif dinilai sudah bagus dan sangat signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya.

"Kami berharap, masalah portal parkir ini jangan dijadikan jualan politik para calon kepala daerah untuk mengambil hati masyarakat, apalagi berkeinginan ingin menutupnya atau meninjau kembali," kata Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Dinas LHP Kabupaten HST, H Kamarudin saat ditemui di Kantornya, Rabu (2/10).

Menurutnya, kalau ada calon kepala daerah yang ingin menutup portal, harusnya ada solusinya. Jangan berwacana dan janji politik saja. Karena justru dengan adanya portal, lebih memudahkan masyarakat dan hanya bayar sekali saja biaya parkir kemana pun dia pergi ke lokasi pasar.

"Coba kita lihat sebelum adanya portal, warga yang ingin ke pasar, jika pindah ke titik lain dengan motornya, harus bayar berkali-kali biaya parkir," katanya.

Diterangkannya lagi, memang dari awal beroperasi, ada keluhan dari pedagang karena sepinya pembeli dan enggan masuk ke pasar karena portal.

"Namun, kita lihat perkembangannya beberapa tahun terakhir, justru orang yang pergi ke pasar itu terus meningkat dan terbiasa dengan adanya portal," kata Kamar.

Kamarudin menyebutkan, sebelum adanya portal, PAD dari sektor parkir pada Tahun 2016 cuma Rp 1 miliar. Namun ketika sudah mulai dioperasikan sistem portal pada Tahun 2017, meningkat derastis menjadi Rp 3 miliar. Tahun 2018 menjadi Rp 4 miliar dan di Tahun 2019 ini ditargetkan 5 miliar bisa tercapai.

"Dari data kita sekarang Tahun 2019, perbulannya kalau dirata-ratakan lebih dari Rp 100 juta. Hal ini menunjukan bahwa minat orang ke pasar Barabai itu cukup tinggi dan tidak lagi mempermasalahkan portal," katanya.

Ditambahkannya, sistem portal parkir elektronik ini sudah menjadi percontohan beberapa Kabupaten lain di Kalsel maupun luar daerah. Sudah banyak Pemkab lain yang study banding belajar di HST, namun belum bisa menerapkannya.

Sistem parkir portal elektronik ini juga telah diteliti oleh pihak Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan hasilnya memang berdampak positif baik para pedagang, pembeli maupun pemerintah.

Dia mengakui, tidak mudah membangun dan bagaimana mengatur perparkiran ini, termasuk dulu mengatur para penjaga parkirnya yang rata-rata preman dan sering terjadi konflik perebutan lokasi parkir sebelum adanya portal.

"Sekarang para preman itu kami berdayakan dan mereka sudah mempunyai pendapatan yang jelas karena di gaji per bulan dan dipercayakan sebagai pengawas maupun juru parkir," katanya.

Disebutkannya, saat ini pengawas berjumlah 16 orang. Juru parkir dan penjaga portal sebanyak 90 orang. Mereka di gaji Rp 1,2 juta per bulan. Selain itu, tenaga IT yang siap bekerja 24 jam berjumlah 2 orang dan digaji sekitar Rp2,5 juta hingga Rp 3 juta per bulannya.

"Ketika ada motor yang hilang di lokasi parkir yang berportal dan dia jelas memiliki karcisnya, maka akan ada mendapatkan biaya pergantian sekitar 60 persen sesuai harga pasaran," katanya.