Persoalan air minum kini "menghantui" warga Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) ,lantaran persediaan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat wilayah tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Joko Ristanto saat kunjungan ke Banjarmasin, Senin (24/9) menyatakan telah mencermati kondisi pelayanan air minum di wilayah paling selatan Pulau Kalimantan ini.
Menurutnya capaian pelayanan air minum di Kalsel sampai dengan penghujung tahun 2011, tingkat akses aman air minum masyarakat wilayah ini baru mencapai 51,79 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 53,26 persen.
Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, berarti penduduk yang belum memiliki akses aman air minum di Provinsi Kalsel sebanyak 1,7 juta jiwa.
Di sisi lain, sasaran MDGs tahun 2015 untuk Provinsi Kalimantan Selatan adalah tingkat akses aman air minum sebesar 70 persen.
Dengan demikian, dalam kurun waktu 2,5 (dua setengah) tahun kedepan pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Kalsel perlu menyediakan tambahan akses aman air minum bagi 600 ribu jiwa.
Melihat kenyataan tersebut maka diperlukan kerja keras antara pemerintah daerah di Kalsel untuk melakukan tambahan pelayanan air minum tersebut.
"Sistem penyediaan air minum untuk Kota Banjarmasin dan lima Instalasi air Ibukota Kecamatan (IKK) di Kalsel yang akan kita resmikan pemanfaatannya hari ini akan menambah kapasitas produksi air minum sebesar 600 liter per detik," katanya saat meresmikian proyek air bersih Kalsel di Banjarmasin tersebut.
Proyek air diresmikan SPAM Banjarmasin 500 liter per detik (l/D) menjadi 1000 l/d, IKK Paringin Selatan, Kabupaten Balangan 20 l/d, IKK Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) 20 l/d, IKK Babirik HSU 20 l/d, IKK Hatungun Kabupaten Tapin 20 l/d dan IKK Hantakan Kabupaten HST 20 l/d.
Kedatangan Menteri PU didampingi Dirjen Cipta Karya selain meresmikan proyek air bersih sekaligus menghadiri peringatan puncak hari jadi (Harjad) Kota Banjarmasin ke-486 di halaman balaikota setempat.
Menurut Menteri PU, adanya penambahan fasilitas air minum 600 liter per detik tersebut berarti akan menyumbang peningkatan pelayanan air minum sampai dengan 48.000 sambungan rumah atau tambahan pelayanan bagi 240.000 jiwa.
Dengan target MDGs Provinsi Kalsel sebesar 600 ribu jiwa, tambahan pelayanan tersebut masih jauh dari sasaran. Oleh karenanya diperlukan upaya yang lebih serius guna percepatan peningkatan pelayanan air minum ke depan.
"Kami yakin apabila ada komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah hal tersebut bisa terwujud." katanya didampingi Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawa.
Sebagai contoh nyata adalah Kota Banjarmasin yang saat ini pelayanan air minumnya sudah mencapai 98,7 persen, keberhasilan itu tak terlepas dari tingginya komitmen pemerintah setempat dalam meningkatkan pelayanan air minum yang tercermin dari komitmen pendanaan dari daerah baik melalui alokasi pendanaan APBD maupun memanfaatkan pinjaman perbankan.
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.
Saat ini telah ada komitmen dari Perbankan Nasional sebesar Rp 4,36 Trilyun,katanya lagi.
"Saya mengapresiasi komitmen PDAM Bandarmasih yang didukung Pemerintah Kota dan DPRD Kota Banjarmasin untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dan hasil pembangunannya akan kita resmikan hari ini," tuturnya.
Ini adalah contoh yang baik bagi 13 pemerintah kabupaten dan kota lain di kalsel sebagai pembelajaran dalam pelayanan air minum di masing-masing wilayah.
Ia juga berharap Pemerintah Kota Banjarmasin dan PDAM Bandarmasih dapat berbagi pengalaman kepada pemerintah daerah dan PDAM lain khususnya di Provinsi Kalsel.
PDAM Bandarmasih diharapkan dapat berperan aktif sebagai "Center Of Excellence" di Kalsel untuk dapat memacu kinerja pelayanan air minum oleh PDAM di provinsi ini.
SPAM Regional
Kehadiran Menteri PU bersama rombongan tersebut sekaligus juga menyaksikan penandatangan MoU lima pimpinan daerah di Kalsel untuk mengerjakan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Regonal "Banjarbakula."
Banjarbakula singkatan dari Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
Menteri PU Joko Kirmanto sendiri mendukung inisiatif mengembangkan SPAM regional Banjarbakula.
Menurut Joko Kirmanto untuk pemenuhan kebutuhan air minum diperlukan jaminan ketersediaan air baku dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
Pemerintah pusat, propinsi, maupun pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan hal tersebut melalui langkah operasional yang meliputi perlindungan daerah tangkapan air, manajemen terpadu daerah aliran sungai, serta mengendalikan pencemaran air.
Penertiban izin penggunaan air serta upaya antisipasi penyediaan sumber air baku untuk masa yang akan datang, tambahnya.
Dengan keterbatasan air baku yang tersedia di masing-masing Kabupaten dan kota maka pemerintah pusat sangat mendukung adanya inisiatif untuk mengembangkan SPAM regional Banjarbakula.
Semua itu untuk menjawab pemenuhan kebutuhan air minum yang lebih merata dengan pemanfaatan bersama sumber air baku di wilayah ini.
Ia berharap agar Pemerintah provinsi berperan aktif dalam mengkoordinasikan dan memberikan kontribusi APBD untuk mewujudkan SPAM regional dimaksud.
Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan sendiri mmenyebutkan kerjasama regional melalui SPAM memperoleh dukungan penuh Pemprov Kalsel, karena itu segera akan direalisasikan.
Hanya saja ia belum bisa menyebutkan dimana tempat SPAM tersebut dibangun, yang jelas bukan di Banjarmasin dan kemungkinan di Kabupaten Banjar lantaran di sana ada Bendungan dan Irigasi Riam kanan sebagai penyedia air baku.
Menurutnya SPAM tersebut akan dikelola Pemprov Kalsel, tetapi dalam pendistribusian air minum curah akan dilakukan oleh PDAM dilima daerah masing-masing.
Dengan adanya SPAM diharapkan penyediaan air minum di lima daerah Kalsel tersebut lebih merata, tidak lagi seperti sekarang hanya dominasi Banjarmasin.
Menurut Rudy Resnawan tanpa SPAM, Banjarmasin yang sekarang pelayanan air minum pun dalam lima dan 10 tahun kedepan akan kesulitan mencari air baku, karena persoalan utama adalah bagaimana air baku yang terus tersedia.
Berbagai kalangan menilai walau SPAM terbentuk tetapi kalau tidak adanya pemeliharaan wilayah resapan air maka SPAM pun tak akan berhasil.
Salah satu cara terpelihara resapan air di kawasan Bendungan Riam Kanan adalah bagaimana menyelamatkan hutan kawasan bendungan yang masuk Hutan Pegunungan Meratus yang belakangan ini kian rusak saja akibat adanya pemukiman penduduk, penebangan hutan, dan pertambangan batubara.
Oleh karena itu ada saran agar Bendungan Riam Kanan dikelola secara profesional, oleh semacam lembaga khusus atau badan, tanpa pemeliharaan bendungan maka semua keinginan itu akan sia-sia belaka. ***2***
