Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen mewujudkan pembangunan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan, termasuk masyarakat yang berada di pelosok daerah.
Hal itu ditegaskan Gubernur Kalsel H. Muhidin pada Musyawarah Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Daerah (Musrenbangkesda) Kalsel 2025 yang dihadiri perwakilan seluruh kabupaten dan kota se-Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: Dinkes Kalsel sunatan massal sasar masyarakat pesisir Kotabaru
Kegiatan tersebut mengusung tema Harmoni Banua dalam Pembangunan Kesehatan yang Merata dan Berkelanjutan, guna memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah strategis pembangunan sektor kesehatan yang sinergis.
Pembukaan Musrenbangkesda ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama Gubernur Muhidin, para bupati dan wali kota maupun pihak yang mewakili.
Gubernur Muhidin menekankan penting komitmen daerah meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang memadai, penguatan anggaran, serta pemerataan tenaga medis hingga ke wilayah terpencil.
“Jangan sampai setelah hari ini kita bermusyawarah, di tengah jalan malah berhenti. Yang penting saat ini semua kabupaten dan kota benar-benar menganggarkan untuk kesehatan supaya masyarakat di daerah terpencil pun bisa terjangkau oleh tenaga medis,” tegas Muhidin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Diauddin mengungkapkan tantangan terbesar pembangunan kesehatan di daerah saat ini adalah keterbatasan akses di wilayah terluar, termasuk pulau kecil, seperti di Kabupaten Kotabaru.
“Secara jumlah tenaga medis sebenarnya sudah mencapai lebih dari 90 persen, tetapi penempatannya di wilayah terpencil masih menjadi kendala,” ujarnya.
Baca juga: Dinkes Kalsel targetkan sunat 150 anak di dua kabupaten
Selain masalah distribusi tenaga medis, Diauddin juga menyoroti keterbatasan anggaran dan kendala logistik obat serta vaksin akibat pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Padahal kegiatan Dinas Kesehatan banyak di lapangan, termasuk pembinaan dan evaluasi ke kabupaten/kota. Yang paling terdampak itu instalasi perbekalan farmasi karena pemotongan juga berlaku di sana, padahal 50 persen perjalanan dinas itu untuk mengantar obat ke kabupaten,” jelasnya.
Diauddin memperkirakan, pada 2026 pengiriman obat dan vaksin dari provinsi ke kabupaten/kota kemungkinan hanya bisa dilakukan dua kali dalam setahun.
Karena itu, pihaknya meminta kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk menjemput logistik obat dari provinsi agar distribusi tidak terhambat.
Musrenbangkesda 2025 diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan tenaga medis, keterbatasan anggaran, dan kelancaran distribusi logistik kesehatan, sekaligus mempercepat pencapaian target utama seperti penurunan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan bidang kesehatan kepada sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian terbaik di sektor kesehatan setiap daerah.
Baca juga: DPRD Kalsel dorong regulasi kesehatan yang efektif
