Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah konkret untuk menuju perdagangan karbon internasional.
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) KLH/BPLH Ary Sudijanto melalui keterangan di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Indonesia siap berada di garis depan untuk mempercepat implementasi perdagangan karbon internasional.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus mendukung implementasi Pasal 6.2 dan 6.4 Perjanjian Paris.
"Dengan otorisasi yang telah disepakati di COP 29 UNFCCC, Indonesia semakin memperkuat posisinya di pasar karbon global. Kami mengundang seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mengurangi emisi secara signifikan," kata Ary.
Sementara Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menyatakan bahwa momen ini adalah peluang emas bagi Indonesia untuk memainkan peran strategis dalam pengurangan emisi global.
"Indonesia memiliki potensi besar di sektor karbon. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa memanfaatkan peluang ini untuk mendukung penguatan ekonomi karbon sekaligus pencapaian target NDC," jelasnya.
Kemudian, Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Wahyu Marjaka menjelaskan pentingnya regulasi dan kerangka kerja infrastruktur NEK dalam mendukung implementasi perdagangan karbon internasional.
"Kita telah memulai implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris dengan memastikan akuntabilitas melalui sistem robust seperti SRN (Sistem Registri Nasional). Kolaborasi bilateral melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) juga sedang dijajaki, termasuk dengan organisasi internasional seperti Verra, Plan Vivo, dan Gold Standard," paparnya.
Dalam hal perdagangan karbon internasional, Wahyu menyebutkan perlu dikembangkan carbon accounting and management sebagai peralatan untuk monitoring pencapaian target NDC.
Sejalan dengan proses tersebut, saat ini telah terdapat parameter yang mengindikasikan pencapaian target NDC. Dari sisi swasta, diskusi berlanjut pada pentingnya pembagian kuota internasional dan lokal yang diperkirakan akan mendominasi pasar, termasuk mekanisme dan penentuan harga pasarnya.
Wahyu juga menambahkan bahwa indikator penentuan jumlah kuota akan didasarkan peta jalan perdagangan karbon yang merujuk pada peta jalan NDC.
"Kami ingin membuktikan bahwa tidak hanya di pasar domestik, dimungkinkan juga untuk melaksanakan perdagangan di pasar karbon internasional," ucapnya.
Adapun dari sisi infrastruktur Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV KLH/BPLH Hari Wibowo menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki sistem MRV yang transparan dan berkualitas untuk mendukung SPE-GRK (Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca).
"Melalui mekanisme ini, kredit karbon yang telah diverifikasi dapat dikonversi menjadi unit perdagangan sesuai standar internasional, membuka akses yang lebih luas ke pasar karbon domestik dan global," tambah Hari.
Acara ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu produsen unit karbon terbesar dunia.
Dengan perdagangan karbon internasional, Indonesia tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap pengendalian perubahan iklim global tetapi juga membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui ekosistem perdagangan karbon.
Berita sebelumnya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara Rianda Purba menyatakan konservasi orang utan dimulai dari menjamin kelangsungan perekonomian ekonomi warga sekitar yang hidup di kawasan habitat orang utan.
“Kuncinya memastikan bagaimana ekonomi warga yang hidup di sekitar kawasan hutan dan langsung berinteraksi dengan orang utan itu dijamin, ekonomi yang berbasis lingkungan dan hutan, mulai dari hulu sampai ke hilirnya harus difasilitasi oleh pemerintah,” kata Rianda pada diskusi daring di Jakarta, Sabtu, dalam rangka memperingati Hari Orang utan Sedunia.
Ia menjelaskan perdagangan karbon yang saat ini tengah digagas oleh pemerintah juga bisa menjadi solusi konkret apabila penerima manfaat jasa karbon tersebut adalah warga yang tinggal di sekitar hutan.
“Konteks jual beli karbon kan juga menjadi perhatian pemerintah, bagaimana penerima manfaat langsung dari jasa karbon tersebut adalah warga yang melindungi di sekitar hutan. Kalau itu jelas peruntukannya, maka orang akan semakin rajin menanam pohon, kalau secara kelembagaannya difasilitasi dengan jelas dan penerimanya langsung ke warga, itu adalah solusi yang paling konkret,” ujarnya.
Ia menjelaskan pelestarian orang utan sebenarnya telah diwariskan oleh masyarakat adat dalam kearifan lokal yang dijaga turun-temurun, misalnya saat musim panen, maka hasil panen tidak sepenuhnya diambil oleh masyarakat adat, melainkan disisakan sebagian untuk bahan makanan orang utan.
Baca juga: Kampanye digital di medsos bisa bantu lindungi habitat orang utan
“Masyarakat di kawasan Gunung Leuser, Aceh, Sumatera Utara, ini sudah paham, misalnya saat musim rambutan, nah buah yang dipanen itu bukan hanya milik mereka, tetapi jatah mereka (orang utan) juga,” ucap Rianda.
Menurutnya, masyarakat adat juga sudah memiliki aturan-aturan dan mekanisme bagaimana ketika orang utan masuk ke perladangan.
“Jadi kita mungkin harus lebih melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal di kawasan untuk mengelola dan konservasi, memanfaatkan kearifan lokal, mengadaptasi sistem tersebut agar lebih efektif melindungi kawasan orang utan. Nah jika masyarakat ini terjamin ekonominya, maka mereka tentu dengan sukarela akan ikut juga merawat hutan,” tuturnya.
Sebelumnya pemerintah telah mempersiapkan regulasi tentang perdagangan karbon, yang dasar hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang ditetapkan pada 12 Januari 2023.
Dalam Pasal 24 UU tersebut dijelaskan bahwa perdagangan karbon dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme bursa karbon, yang dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah menyepakati bahwa perdagangan karbon di Indonesia tidak boleh dijual di bursa luar negeri.
“Kita ingin dijual di bursa Indonesia dan harganya harus lebih baik,” kata Bahlil.
