Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (DLH Kalsel) menyerahkan penghargaan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada 81 perusahaan tingkat nasional dan daerah.
Kepala DLH Provinsi Kalsel Hanifah Dwi Nirwana di Banjarmasin, Jumat, mengatakan 81 perusahaan di Kalsel yang mendapatkan penghargaan tersebut terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta. dengan periode penilaian Juli 2022-Juni 2023.
Baca juga: 28 desa dan kelurahan di Banjar raih penghargaan KLHK
Berdasarkan data DLH Provinsi Kalsel, Hanifah mengungkapkan jumlah peserta PROPER nasional dan daerah meningkat setiap tahun tercatat 94 perusahaan pada periode 2021-2022, 99 perusahaan pada 2022-2023, 127 perusahaan pada 2023-2024.
Hal itu, menurut Hanifah, menunjukkan semakin banyak pelaku usaha atau perusahaan yang menyadari penting berperan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
Hanifah Dwi Nirwana menerangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan PROPER nasional dengan tim evaluasi dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan PROPER daerah digelar DLH Provinsi Kalsel.
Hanifah mengungkapkan satu dari 81 perusahaan yang mendapatkan sertifikat PROPER nasional merupakan perusahaan sektor pertambangan dengan predikat emas, yakni PT Adaro Indonesia melalui program unggulan "Taman Wisata Menanti Laburan" dengan konsep "Ecosport Edutaiment".
"Pengunjung dapat menikmati hiburan sambil belajar tentang ekologi dan keberlanjutan lingkungan," tutur Hanifah.
Sementara itu, sebanyak 13 perusahaan yang mendapatkan predikat hijau bergerak pada sektor migas distribusi, migas EP, pertambangan, dan semen dengan menonjolkan program inovasi sosial, penurunan emisi, efisiensi energi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat.
Predikat emas dan hijau itu, menurut Hanifah, menunjukkan kinerja perusahaan yang terdepan terhadap pengelolaan lingkungan dan menjadi inspirasi, serta motivasi bagi perusahaan lain untuk mengelola, dan ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup (beyond compliance).
Sedangkan, 56 perusahaan lain menerima predikat biru dari sektor jasa angkutan laut, pertambangan dan "stockpile" batubara, energi pembangkit listrik, industri, karet, pengolahan karet, migas distribusi, perkebunan dan pabrik kelapan sawit.
Baca juga: Pemkab Batola terima penghargaan Proklim Utama dan Lestari dari KLHK-RI
Predikat biru menandakan perusahaan telah memenuhi ketaatan kriteria Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Kriteria Kerusakan Lahan dan Pengelolaan Limbah B3.
Sementara itu, delapan perusahaan mendapatkan predikat merah, karena tidak dapat memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan.
Ketentuan teknis itu, antara lain tidak dapat memenuhi rekap Lembar Hasil Uji (LHU) laboratorium beberapa bulan selama masa penilaian, belum memenuhi kriteria ekosistem gambut dan telah berhenti beroperasi.
"DLH Provinsi menindaklanjuti dengan membina bersama kabupaten terhadap pemenuhan kriteria penilaian tersebut," ucap Hanifah.
Pada penilaian periode 2022-2023, Kementerian LHK juga menangguhkan sebanyak tiga perusahaan, karena masih proses pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan penegakan hukum.
Baca juga: Tapin raih penghargaan Proklim dari Kementerian KLHK
Hanifah mengungkapkan 18 perusahaan mengikuti penilaian PROPER daerah periode penilaian Januari-Desember 2022.
Dari hasil penilaian itu dinyatakan dua perusahaan mendapat peringkat hijau, yaitu PT. Bina Indo Raya dan PT. Mandiri Citra Bersama.
PT. Bina Indo Raya menonjolkan konservasi air, perlindungan keanekaragaman hayati serta konservasi Bekantan, sedangkan PT Mandiri Citra Bersama mengusung revolusi hijau berupa rehabilitasi DAS Barito di Tahura Sultan Adam dan pemberdayaan kelompok Masyarakat Peduli Api yang bekerja sama dengan Laskar Proklim di Dusun Tiga Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.
Kemudian, sebanyak 16 perusahaan predikat biru dari sektor pertambangan, sawit, pakan ternak, pengolahan udang, jasa perhotelan dan rumah sakit.
Hanifah mengatakan Indonesia memiliki komitmen yang tinggi pada bidang lingkungan dan memberikan perhatian pada penguatan aksi iklim.
Untuk mencapai target itu, Hanifah menuturkan pemerintah menggandeng partisipan aktif dari pelaku usaha melalui berbagai aksi nyata guna mengatasi perubahan iklim dan mengelola keberlanjutan termasuk PROPER.
“Upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pelaku usaha diharapkan merupakan program berkesinambungan sehingga dana yang akan digulirkan akan terus mendorong tumbuh wirausaha dan mendukung masyarakat semakin berdaya,” tutur Hanifah.
Baca juga: Menteri LHK beri penghargaan Proklim bagi 62 desa di Kalsel
