Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bermitra kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, H Suripno Sumas berpendapat, perlu stabilitas sosial ekonomi pedesaan.
"Stabilitas sosial ekonomi pedesaan yang mungkin bisa sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi pedesaan dengan perkotaan," ujarnya menjawab Antara Kalsel di Banjarmasin, Ahad menanggapi data statistik "Radio Gini Nasional" (data beli secara nasional belakangan ini.
Baca juga: Partai Gelora Kalsel dukung Prabowo sebagai Capres pada Pilpres 2024
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode itu, untuk stabilisasi sosial ekonomi pedesaan antara lain bisa dengan meningkatkan usaha-usaha ekonomi kreatif melalui pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
Selain itu, pengembangan objek wisata pedesaan serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) pedesaan melalui pelatihan ketrampilan pemuda desa.
"Untuk menunjang itu semua, maka program pemerintah imasa mendatang lebih perhatian kepada otonomi desa dengan cara peningkatan anggaran desa sebesar Rp5 miliar pertahun/ perdesa," demikian Suripno Sumas.
Baca juga: Kerja sama Kalsel dengan Jateng kenalkan produk UMKM diharapkan berlanjut
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS), Maret 2023 melaporkan antara lain,
kondisi ekonomi Indonesia berdasarkan data statistik rasio gini nasionalnya terjadi tren kenaikan di perkotaan , sedangkan pedesaan justru mengalami penurunan.
Berdasarkan laporan BPS Maret 2023 tersebut banyak hal menarik seperti terkait kemiskinan dan ketimpangan kekayaan maupun rasio gini secara nasional, perkotaan dan pedesaan. Begitu juga prosentase kemiskinan antarpulau di perkotaan dan pedesaan.
Rasio gini nasional ada tren naik dari 0,381 pada tahun 2020 jadi 0,388 Maret 2023. Di pedesaan dalam kurun waktu yang sama justru mengalami penurunan dari 0,317 pada tahun 2020, jadi 0,313 Maret 2023.
Sementara rasio gini di perkotaan mengalami kenaikan tajam dari 0,393 tahun 2022 jadi 0,409 pada Maret 2023.
Sedangkan kemiskinan nasional 9,36 persen atau sebanyak 25,9 juta kepala keluarga (KK). Di pedesaan 12,22 persen dan perkotaan hanya 7,29 persen.
Baca juga: DPRD Kalsel dan DKI Jakarta bahas kriteria penerima hibah
