Andreas mengajak pula anggota Gapki bisa memanfaatkan aplikasi Berantas Kebakaran Hutan dan Lahan (Bekantan) milik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel sebagai kanal untuk memberikan laporan adanya karhutla ataupun mencari informasi titik api di wilayah Kalimantan Selatan secara "realtime".
Sementara pembicara lainnya Kasubdit Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Ariansyah mengatakan tanggung jawab perusahaan tidak hanya di lahan perkebunannya tetapi juga di wilayah sekitar jika muncul titik api.
Ditegaskannya, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan juga bisa diarahkan dalam bidang kebencanaan termasuk upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di wilayah kabupaten atau kota tempat lahan perkebunan berada.
"Ingat, biaya pemadaman api jauh lebih besar dibandingkan upaya pencegahan makanya penting bagaimana api jangan sampai muncul dan membesar," tegasnya.
Apalagi dampak dari lahan terbakar menimbulkan banyak kerugian mulai hilangnya manfaat dan potensi sumber daya hutan, menurunnya kesuburan tanah, mengganggu kesehatan dari kabut asap hingga dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang sangat besar.
Diskusi panel tersebut menjadi rangkaian dari gelaran Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gapki Kalsel tahun 2023 dengan tema "Peran Gapki Kalsel dalam memperkuat kemitraan melalui program peremajaan kelapa sawit rakyat dan SIAKA KU INTIP menuju kelapa sawit berkelanjutan".
Baca juga: Kapolda Kalsel pastikan belum ada titik panas sebabkan karhutla
Ketua Gapki Kalsel Eddy S Binti menyatakan sebanyak 53 anggotanya dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 260 ribu hektar telah menggandeng kelompok tani dan relawan peduli untuk bersama-sama melakukan pencegahan karhutla.
"Gapki pusat sudah bersurat ke kami dan telah diteruskan ke seluruh anggota terkait kewaspadaan ancaman karhutla tahun ini, semuanya berkomitmen meningkatkan upaya pencegahan dan totalitas dalam penanggulangan," ujarnya.
