Berdasarkan keterangan tertulis dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat, menyebutkan AHY menyatakan hal itu saat membuka Borneo Forum ke-7 bertemakan "Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan” di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat.
Menteri AHY menyebutkan empat hal yang patut diperhatikan menangkap peluang investasi antara lain kepastian, keamanan, stabilitas, dan berkelanjutan.
“Kami punya tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kalau dibenahi dari aspek yang fundamental itu, saya rasa economic value added (nilai tambah ekonomi) akan terasa betul. Jadi kepastian hukum adalah penting dan mendasar,” ujar AHY.
AHY menegaskan Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh menciptakan iklim kegiatan berusaha yang kondusif dengan mementingkan kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
AHY menuturkan Indonesia turut menjaga lingkungan hidup karena rakyat membutuhkan penghasilan dan lapangan pekerjaan, sehingga industri perkebunan kelapa sawit dapat menyerap tenaga kerja.
"Tapi juga di sisi lain, kita menggunakan teknik dan cara yang tetap menjaga dan melindungi alam dan bumi kita,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pun menyerukan para pengusaha bekerja sama untuk berjuang memerangi kemiskinan dan ketertinggalan di Kalimantan Tengah terutama sekitar hutan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.
“Contoh, hutan plasma jalan. Kemiskinan bisa diselesaikan jika pengusaha-pengusaha membuka diri. Berbagi dengan masyarakat, kebun-kebun plasma diurus dan ini akan menyelesaikan persoalan,“ tegasnya.
Terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengungkapkan para pengusaha sudah mulai melakukan peremajaan pada perkebunan kelapa sawit.
“Kami menanam padi gogo di sela-sela perkebunan sawit yang melakukan peremajaan. Padi gogo berkualitas tinggi dan bergizi, sehingga selain bisa mendukung ketahanan pangan, ini juga bisa mengurangi stunting. Saya berharap anggota GAPKI terutama Kalimantan Tengah melakukan itu,” ujar Eddy.
Turut mendampingi Menteri AHY pada kunjungan kerja tersebut, antara lain Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Elijas B. Tjahajadi.
Kemudian, Kepala Kantor Pertanahan, jajaran Forkopimda, Penjabat Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Anggota GAPKI, serta para akademisi dan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Tengah.
