Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap industri sawit semakin kondusif dengan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor tersebut di masa depan.
"Kami berharap ke depan industri sawit semakin kondusif dengan tata kelola yang lebih baik," kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat negara untuk menjaga keamanan industri kelapa sawit.
Sebab, menurut dia, meski jumlahnya mulai berkurang, penjarahan dan pencurian kepala sawit sampai saat ini masih terjadi di daerah tertentu.
Menurut Eddy, selama ini masing-masing perusahaan sawit yang rawan terjadi pencurian dan penjarahan sudah koordinasi dengan aparat keamanan.
Lebih lanjut dia juga mengatakan perlunya ada dukungan dari pemerintah daerah, karena kerap yang menjadi masalah adalah apabila terjadi penuntutan sesuatu ke sebuah perusahaan, kemudian terjadi pemblokiran kebun, maka tentu operasional akan terganggu.
"Di sini bukan hanya membutuhkan pengamanan tetapi juga butuh keterlibatan pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah ini," ucap Eddy.
Diketahui, arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para aparat negara untuk melakukan pengamanan terhadap industri kelapa sawit di seluruh Indonesia langsung ditindaklanjuti oleh TNI.
Saat ini, TNI sedang melakukan berbagai langkah untuk menyukseskan program pemerintah dalam ikut menjaga kelapa sawit sebagai aset strategis nasional termasuk berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Hariyanto mengungkapkan TNI terus melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami tengah mempelajari dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ katanya.
Pelibatan TNI dalam ikut menjaga sawit sebagai aset strategis nasional bukan tanpa dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
Salah satu poin OMSP adalah membantu tugas pemerintah di daerah dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
"Jika kebun sawit dinilai sebagai objek vital nasional atau aset strategis oleh pemerintah, maka pelibatan TNI dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum ini," katanya.
Tentu saja, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah (pemda), serta instansi terkait lainnya," tambah jenderal bintang dua ini.
Hanya saja, Hariyanto menegaskan bahwa pelibatan TNI dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai kebutuhan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kami siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan aset negara demi kepentingan nasional,’’ tegas mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih ini.
Peran apa yang dijalankan untuk menghindari potensi bentrokan di lapangan dengan masyarakat, Kapuspen menegaskan TNI dan Rakyat Indonesia tidak pernah akan dipisahkan.
"Karena perang kita menganut sistem perang rakyat semesta yang berarti TNI bersama rakyat berjuang untuk NKRI. Rakyat kuat TNI nya pun kuat," imbuh Hariyanto.
Baca juga: Gapki dukung kebijakan Presiden jadikan sawit aset strategis negara
Sebelumnya, dalam pidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyebut tidak perlu takut dengan deforestasi.
Kepala Negara juga menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit.
"Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan," kata Presiden.
Prabowo menambahkan bahwa kepala sawit juga pohon berdaun yang juga bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida (CO2). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta semua aparat daerah, TNI/Polri untuk menjaga keamanan industri sawit.
Jadi jagalah para bupati, gubernur, tentara, polisi, jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara," kata Presiden Prabowo.
Baca juga: Gapki: Praktik land application mampu kurangi impor pupuk
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
