Banjarmasin (ANTARA) - 
Menurut Yamin, pihaknya hari ini (Kamis) melaksanakan rapat perdana dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-P tahun 2020.
Ada beberapa hal yang menjadi poin pembahasan pada pertemuan pertama ini, kata Yamin, salah satunya pihak pemerintah kota agar pada rapat berikutnya lebih detail membawa berkas, terkhusus terkait proyeksi pendapatan yang menurun.
"Kesepakatan kami tadi minta pada pertemuan berikutnya, Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) yang terkait menghasilkan pendapatan asli daerah dihadirkan, sehingga kita bisa saling memberi masukan dan evaluasi," tuturnya.
Menurut dia, perlu penjelasan mendetail di mana saja potensi pendapatan daerah yang sampai berkurang karena dampak pandemi COVID-19 ini.
"Kita ingin tahu secara detail dampak pendapatan menurun itu disektor apa saja, ayo kita terbuka saja," ujar Yamin.
Sementara itu, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Mahliana mengatakan, proyeksi KUPA PPAS APBD-P tahun 2020, khususnya terkait pendapatan memang menurun dari target di APBD murni.
Sebab, kata dia, pandemi COVID-19 yang terjadi sudah beberapa bulan ini membuat pendapatan daerah menjadi minim, sebab sejumlah sektor objek pendapatan sempat tidak beroperasi.
"Bahkan perkiraannya hampir 50 persen pendapatan berkurangnya, ya karena dampak pandemi COVID-19 ini," ujarnya.
Karenanya kondisi ini, papar Mahliana, maka berdampak pula pada belanja daerah yang juga harus dikurangi, sebab pendapatan yang ditarget total tahun ini sebesar Rp1,7 triliun, diperkirakan maksimal mencapainya Rp1,5 triliun.
Dikatakan dia, proyeksi KUPA PPAS APBD-P tahun 2020 ini masih dalam proses pembahasan, sehingga belum final.
"Pembahasan dengan dewan masih tahap pertama, kita akan berupaya maksimal membuka semua data dan dievaluasi," pungkasnya.
