Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala-kendala penyaluran bantuan sosial tunai kepada warga masyarakat yang berhak mendapatkannya.
Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, mengatakan sejauh ini sedikitnya terdapat lima kendala yang umum dijumpai di lapangan dalam penyaluran bansos tunai.
Kendala pertama terkait masih adanya sejumlah daerah yang belum memenuhi kuota penerima bansos. Solusinya, sisa kuota dialihkan kepada daerah lain yang sudah siap.
Selain itu Kemensos telah berkoordinasi kepada Kemendagri, sehingga Mendagri mengeluarkan telegram agar daerah yang kuotanya belum terpenuhi, segera memperbaiki data.
Kendala kedua, berkaitan dengan adanya daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos. Untuk mengatasi hal ini Kementerian Sosial memberikan asistensi kepada daerah itu untuk mempercepat penyaluran.
Ketiga, kendala penyaluran di remote area atau wilayah terpencil. Untuk mengatasinya, pemerintah menyalurkan bantuan melalui komunitas.
Baca juga: DKI memperpanjang penyaluran bansos hingga Desember 2020
Keempat, keterbatasan loket penyaluran bantuan di Kantor PT Pos, diselesaikan dengan menambah jumlah loket dan membuka loket di balai desa serta kelurahan.
Kelima terkait panjangnya antrean penerima bansos karena harus mengikuti protokol COVID-19. Untuk menguranginya, pemerintah telah meminta PT Pos Indonesia untuk memperpanjang waktu pelayanan di loket kantor Pos dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
Baca juga: KPK terima 118 laporan terkait penyaluran bansos
