Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo mengatakan pembiayaan UMi menjadi instrumen penting dalam memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat terutama usaha ultra mikro.
Baca juga: Penyaluran KUR di Kalsel tembus Rp4,61 triliun hingga November
“Pembiayaan UMi difokuskan untuk menjangkau pelaku usaha ultra mikro yang belum terlayani perbankan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar dia dalam Publikasi Kinerja Fiskal Daerah 2025 di Banjarmasin, Senin.
Ia menjelaskan, penyaluran UMi di Kalsel didominasi skema syariah sebesar Rp54,11 miliar atau 84,86 persen, sedangkan skema konvensional sebesar Rp9,65 miliar atau 15,14 persen.
“Secara nasional, Kalsel di peringkat ke-25 dari 34 provinsi. Namun secara regional Kalimantan, Kalsel menempati peringkat kedua dalam realisasi pembiayaan UMi,” tutur Catur.
Ia menyebutkan penyaluran UMi di Kalsel dilakukan oleh lima lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yakni PNM, Pegadaian, BAV, Komida, dan KJP Cipta Prima Sejahtera.
PNM menjadi penyalur terbesar dengan realisasi Rp54,11 miliar kepada 10.939 debitur, diikuti BAV sebesar Rp5,36 miliar kepada 965 debitur dan PT Pegadaian sebesar Rp2,05 miliar kepada 170 debitur.
Baca juga: TKD Kalsel capai 84,18 persen dari Rp30,55 triliun per Oktober
Dari sisi wilayah, Kota Banjarmasin mencatatkan penyaluran tertinggi sebesar Rp12,65 miliar kepada 2.337 debitur, disusul Kabupaten Banjar sebesar Rp7,52 miliar kepada 1.467 debitur dan Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp5,56 miliar kepada 1.084 debitur.
Catur menyampaikan sektor perdagangan menjadi penerima pembiayaan UMi terbesar dengan porsi 93,79 persen, sedangkan skema kelompok mendominasi penyaluran dengan porsi 95,31 persen.
Sebagai langkah strategis, kata dia, DJPb Kalsel telah melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) bersama seluruh lembaga penyalur guna memastikan pembiayaan UMi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berkomitmen memperkuat sinergi dan pengawalan penyaluran agar tren positif di wilayah seperti Banjarmasin dapat diikuti oleh daerah lainnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif di Kalsel,” ujar Catur.
Baca juga: APBD Kalsel surplus Rp10,54 triliun hingga September 2025
