Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) mencatat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di provinsi ini mengalami surplus anggaran sebesar Rp10,54 triliun hingga September 2025.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis, mengatakan surplus ini terbentuk seiring realisasi pendapatan yang telah mencapai Rp33,24 triliun atau 79,40 persen dari target.
Baca juga: Tapin surplus beras, stok pangan dinilai aman
“Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp22,69 triliun atau 44,68 persen dari pagu,” ujar dia.
Dari sisi pendapatan, Catur menyebut dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih menjadi kontributor utama.
Sedangkan dari sisi belanja, kata dia, kinerja ini menunjukkan adanya kontraksi sebesar 12,18 persen secara yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontraksi tersebut terutama terlihat pada komponen belanja modal yang terkoreksi sebesar -32,15 persen (yoy).
Di samping itu, Catur menuturkan kinerja APBN di Kalsel hingga 30 September 2025 menunjukkan peran yang sangat ekspansif, namun dihadapkan pada tantangan penerimaan.
Dari sisi belanja negara telah terealisasi Rp30,08 triliun atau 72,58 persen dari pagu dan tumbuh positif 8,59 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Transfer ke Daerah (TKD) yang tumbuh 15,16 persen (yoy) yang secara proporasi mendominasi 80,81 persen atau Rp 24,31 triliun dari total belanja. Sebaliknya, Belanja Pemerintah Pusat (K/L) di daerah justru terkontraksi -11,07 persen (yoy).
Baca juga: Neraca dagang internasional di Kalsel surplus Rp15,54 triliun
Di sisi lain, penerimaan negara mencapai Rp9,8 triliun atau 44,44 persen dari target meskipun secara nominal terkontraksi sebesar -20,31% (yoy) yang disebabkan adanya kontraksi pada penerimaan perpajakan.
“Kombinasi dari belanja transfer yang melonjak dan penerimaan yang terkontraksi ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp20,28 triliun,” ujar Catur.
