Kepala Kanwil DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan realisasi penyaluran KUR itu setara dengan 43,84 persen yang tersebar pada 13 kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel.
Baca juga: Poliban sukses jadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi DJPb Kalsel
“Total target pada 2025 mencapai Rp5,69 triliun. Realisasi dan capaian ini menunjukkan KUR tetap menjadi tulang punggung dalam penguatan modal kerja bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian,” ujar dia.
Terkait realisasi ini, Catur menyebutkan mayoritas penyaluran dilakukan secara konvensional dengan nominal mencapai Rp2,4 triliun. Sedangkan penyaluran secara syariah mencapai Rp100 miliar.
“BRI memegang peran utama sebagai penyalur terbesar dengan total Rp1,73 triliun bagi 35.386 debitur,” tuturnya.
Catur mengungkapkan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar menjadi wilayah penyaluran KUR dengan jumlah debitur terbanyak, karena daerah ini memiliki jaringan perbankan yang kuat dan program literasi keuangan yang cukup aktif.
Sementara di Kabupaten Tapin dan Tanah Laut, ia mengatakan masih banyak tantangan dalam mencapai target penyaluran yang disebabkan banyak faktor, seperti keterbatasan infrastruktur dan pemahaman masyarakat yang kurang terkait persyaratan KUR.
Mengenai kesenjangan dan kendala di dua kabupaten itu, Catur memberikan saran kepada Dinas Koperasi dan UMKM setempat agar memberikan pendampingan secara aktif kepada calon debitur.
Baca juga: Kalsel terapkan tiga strategi kendalikan inflasi Semester I 2025
Selain pembiayaan KUR, katanya, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kalsel pada Semester I/2025 telah mencapai Rp24,4 miliar yang disalurkan kepada 5.059 debitur, Kota Banjarmasin menjadi daerah penyaluran tertinggi.
Sebagian besar UMi fokus pada sektor perdagangan yang disalurkan melalui skema kelompok. Hal ini menunjukkan upaya pemberdayaan usaha ultra mikro secara kolektif,” ungkap Catur.
Ia berharap kolaborasi yang erat dapat terjalin antara perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pemerintah daerah pada mendatang karena menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM di daerah.
“Program seperti pelatihan manajemen keuangan, akses pasar digital, hingga pendampingan teknis dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas proposal pembiayaan, mengurangi risiko kredit macet, serta membangun ekosistem UMIM yang lebih kuat dan berdaya saing,” ujar Catur.
Baca juga: Belanja Negara di Kalsel capai Rp15,65 triliun pada Semester I/2025
