Jakarta (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengupayakan peningkatan aspek keselamatan jalan Banjarbaru - Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tambu) - wilayah timur/tenggara provinsi tersebut.
"Karenanya Komisi III melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo SM yang mendampingi Komisi III tersebut ketika dikonfirmasi, Sabtu.
Baca juga: DPRD Kalsel janji sampaikan penolakan revisi UU TNI ke pusat
Ketika konsultasi Komisi III yang juga membidangi perhubungan tersebut dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, juga turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Muhammad Alpiya Rakhman
"Alhamdulillah saat kami konsultasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPRbsudah jelas, terutama pada tiga daerah rawan kecelakaan Banjarbaru - Batulicin yaitu di Gunung Papua, Kelok 12, dan Bunglai, pertengahan September 2025 Insya Allah semua dokumen perencanaannya selesai, ujar Kartoyo.
Wakil rakyat dari Partai NasDem itu menambahkan, berdasarkan progressnya pertengahan September 2025 selesai, jadi Tahun 2026 sudah bisa mulai pengerjaan.
Dalam proyek jalan Banjarbaru-Batulicin terdapat beberapa jalur yang termasuk dalam di kawasan hutan, sehingga memerlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)," demikian Kartoyo.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Kalsel H. M. Rosehan Noor Bahri, menambahkan terkait anggaran preservasi jalan Banjarbaru - Batulicin, bahwa anggaran untuk perbaikan terbagi antara Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN).
“Anggaran untuk preservasi jalan daerah Bunglai dari APBD senilai Rp80 miliar, kemudian untuk jalan Gunung Papua dibantu anggaran dari Pemerintah Pusat senilai Rp250 miliar dan Kelok 12 senilai Rp150 miliar,” jelas Rosehan.
Komisi III DPRD Kalsel terus mendukung upaya pembangunan infrastruktur termasuk penetapan kawasan dan kepastian pembangunan yang dibutuhkan.
Baca juga: Khatib Ustadz Erfan ungkap ciri-ciri orang taqwa
Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, mengungkapkan, bahwa pembagian anggaran tersebut bersifat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Polanya kan pola kolaborasi, siapkan juga dari dana APBD, baik dari kabupaten maupun provinsi, nanti desainnya, lahannya, kemudian pembangunan sebagian konstruksinya itu (pemerintah) daerah, sisanya nanti (pemerintah) pusat, biar kolaborasi,” ujarnya.
Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga Wida Nurfaida menambahkan, bahwa timnya sudah melakukan survei langsung di lokasi.
Wida juga mengingatkan bahwa jalan yang dibangun sepanjang 104 km tersebut masih banyak membutuhkan evaluasi, terutama untuk geometrik dan mitigasi longsoran.
Konsultasi dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR pada Kamis (20/3/2025) membicarakan tentang penanganan dan perbaikan jalan Banjarbaru - Batulicin ketika kunjungan kerja ke luar Komisi III DPRD Kalsel, 20 - 22 Maret 2025.
Baca juga: Warga Balangan mengadu ke DPRD masalah ODOL
