Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat Tahun 2024 mendiskusikan masalah LKPJ dengan DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin.
Menerima/lawan diskusi rombongan wakil rakyat "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai" Kalteng itu Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhammad Syaripuddin di ruang Komisi I tersebut.
Baca juga: Rekomendasi LKPj Kepala Daerah Kalsel 2024 inginkan lebih berkualitas
Dalam diskusi yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan itu, terungkap bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng belum menentukan bantuan politik (Banpol), sedangkan Kalsel sudah ada.
Berbagai persoalan yang muncul dalam diskusi kedua wakil rakyat provinsi bertetangga tersebut antara lain masalah insentif, uang perjalanan dan lainnya sebagai penunjang kegiatan kedewanan.
Wakil rakyat Bumi Isen Mulang atau Tambun Bungai tersebut berharap dari hasil diskusi/studi komparasi ke DPRD Kalsel bisa menjadi masukkan dalam membuat rekomendasi LKPj Kepala Daerah Kalteng 2024.
Sebelumnya M Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin menyatakan, bahwa tentang Banpol yang kini Kalsel tetapkan hasil studi komparasi DPRD provinsi setempat ke Kalteng beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pj Wali Kota Banjarbaru siap tindaklanjuti rekomendasi DPRD atas LKPj
Namun salah satu keuntungan Kalteng, Wakil Gubernurnya masih tetap, tidak seperti Kalsel kedua-duanya (Gubernur dan Wakil Gubernur) orang baru.
"Walaupun Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) orang baru, tapi masih bisa berkomunikasi dengan memudahkan dalam pembicaraan," demikian Bang Dhin.
