"Pasalnya UPPD Samsat Tabalong realisasi pajak 2023 di atas 100 persen sehingga memungkinkan menjadi pilot project bagi kabupaten/kota lain di Kalsel," ujar Nor Fajri di Banjarmasin, Sabtu.
Nor Fajri menyatakan itu, usai Komisinya melakukan monitoring ke UPPD Samsat Tabalong di Tanjung (237 km utara Banjarmasin). ibukota kabupaten tersebut, Jumat lalu saat kunjungan kerja (kunker) dalam daerah pada 21-23 Maret 2024.
Baca juga: Kepala SAMSAT Banjarmasin I terima hadiah SIMPEDA KPE Bank Kalsel
Pada 2024, Fairi berharap adanya penambahan sub pajak, yaitu alat berat bisa menambah keberhasilan UPPD Samsat Tabalong.
Fajri berkeyakinan Samsat Tabalong bisa menjadi percontohan bagi UPPD Samsat tempat lain di Provinsi Kalsel.
Keyakinan itu berdasarkan keberhasilan serta kinerja UPPD Samsat Tabalong di bawah kepemimpinan Dwi Wahyu Joko Purnomo tidak menemukan banyak kendala.
"Sebagai contoh setiap tugas dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, terkecuali terkendala masalah sumber daya manusia (SDM), karena kurangnya anggaran, sedangkan wilayah Tabalong cukup luas," kata Fajri.
Baca juga: Bapenda bersama UPPD Samsat Kotabaru evaluasi pajak daerah
Komisi II DPRD Kalsel berharap dengan keterbatasan tersebut UPPD Samsat Tabalong tetap mampu mempertahankan kinerja dan prestasinya secara konsisten.
Namun, Komisi II juga berharap adanya bantuan peningkatan atau penambahan SDM untuk membantu kelancaran kinerja UPPD Samsat di kabupaten paling utara Kalsel yang berbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) tersebut.
Kepala UPPD Samsat Tabalong mengaku merasa sangat tersanjung mendengar pujian-pujian Komisi II DPRD Kalsel seraya berterima kasih karena berkenan memantau secara langsung pencapaian kinerja.
“Jadi kami ke depan akan lebih mengembangkan sayap lagi terutama menginginkan adanya tambahan layanan, untuk sementara ini ada layanan unggulan yang kami gerakkan seperti Samsat keliling yang mengejar ke daerah-daerah bahkan pasar-pasar kecil,” ujar Dwi Wahyu
