Banjarbaru Kalsel (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK menyatakan, lembaganya terus berupaya mendorong tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara berkelanjutan
Supian HK menyatakan itu, usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Semester II Tahun 2025 di Banjarbaru, Selasa.
Ketua DPRD Kalsel) menghadiri penyerahan LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas Kepatuhan dan Kinerja Semester II 2025, sekaligus apresiasi atas penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Tahun 2025 kepada 11 pemerintah provinsi (pemprov) kabupaten dan kota (Pemkab/Pemkot) se-Kalsel yang diselenggarakan BPK RI Perwakilan Provinsi setempat.
Baca juga: Pemda dan DPRD se-Kalsel komitmen selesaikan rekomendasi BPK
Dalam sambutannya, H. Supian HK menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Kalsel atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif.
Ia menegaskan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap aspek kepatuhan dan kinerja memiliki peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
“Hasil pemeriksaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” ujar politikus senior Partai Golkar itu.
H. Supian juga mengapresiasi Pemprov Kalsel beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota atas komitmen dan kesungguhan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2025.
Baca juga: Ketua DPRD Kalsel tandatangani komitmen penyelesaian TLRHP BPK RI
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan, LHP bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi cermin dan bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Lebih dari itu, LHP juga menjadi cermin dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Andriyanto mengatakan, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas kepatuhan dan kinerja ini merupakan bagian dari komitmen BPK dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.
BPK RI Perwakilan Kalsel juga mengapresiasi capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dengan persentase tertinggi, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sebesar 97,72 persen, Barito Kuala (Batola) sebesar 96,77 persen, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar 95,5 persen.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Kalsel, di antaranya para bupati dan wakil bupati, serta ketua dan wakil ketua DPRD dari kabupaten dan kota seprovinsi itu.
