Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) mendukung optimalisasi retribusi daerah di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyatakan dukungan itu dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Retribusi Daerah yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H. Mohammad Syarifuddin di Jakarta, Rabu.
Menurut Ketua Komisi II yang akrab dengan sapaan Paman Yani, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan retribusi daerah berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
Wakil rakyat dari Partai Golkar itu menambahkan bahwa pengawasan yang konsisten penting untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Baca juga: DPRD Kalsel dorong penguatan tata kelola perizinan dan iklim investasi
Ia menegaskan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat terlepas dari tata kelola retribusi yang baik, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarperangkat daerah penghasil menjadi faktor penting dalam memaksimalkan potensi penerimaan daerah.
“DPRD tidak hanya bertugas membentuk regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Paman Yani.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan retribusi daerah. “Dengan koordinasi yang kuat antar-SKPD, potensi retribusi daerah dapat dioptimalkan dan kebocoran penerimaan bisa ditekan,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, khususnya dari sektor retribusi daerah, dengan melibatkan seluruh SKPD dan UPT penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
Turut berhadir dalam kegiatan tersebut sejumlah anggota DPRD Kalsel lainnya, yakni anggota Komisi I Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua Komisi III Achmad Maulana, serta Wakil Ketua Komisi IV H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama jajaran pemerintah daerah.
Baca juga: Komisi II DPRD Kalsel dalami inovasi perikanan berbasis energi terbarukan
