Banjarmasin (ANTARA) - Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengritisi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Republik Indonesia terkait pemberian Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
"Pasalnya pemberian BOS tampaknya kurang adil sehingga wajar kalau kami mengritisi," ujar Ketua Komisi IV yang juga membidangi pendidikan, HM Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Kamis sesudah Komisinya studi komparasi ke SMAN 4 Jakarta.
Dengan nada tinggi, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu menunjuk contoh kekurangan adilan dalam pemberian BOS yaitu pada SMAN 4 Jakarta jauh lebih tinggi dari pada provinsinya.
"Berdasarkan keterangan Kepala SMAN 4 Jakarta Achmad Subekti mereka mendapatkan BOS persiswa pertahun Rp6.000.000, sedangkan SMAN di Kalsel cuma Rp1.640.000. Kan jauh timpang," ucap wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
Menurut dia, dalam ketimpangan pemberian BOS bukan saja menunjukkan ketidakadilan, tapi berdampak pada ketidakmerataan peningkatan mutu pendidikan.
Oleh sebab itu, menurut Lutfi, wajar kalau mutu pendidikan sekolah-sekolah di pusat tinggi seperti SMAN 4 Jakarta mereka tidak ada keraguan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
"Karenanya pada kesempatan pertama, kami akan mendatangi Kemendikbud Ristek membicarakan masalah BOS dengan harapan agar jangan terlalu jauh ketimpangannya seperti sekarang Rp6 juta berbanding Rp1,640 juta," kata Lutfi.
Sementara saat kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel, 18 Maret lalu, Kepala SMAN 4 Jakarta Subekti menerangkan keadaan anak didiknya seperti pada kelas XII yang sudah mengikuti ujian nasional dipastikan 40 persen bisa melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) antara lain UI, UGM dan ITB.
"Sebanyak 40 persen itu mereka yang diterima di PTN melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), selebihnya melalui jalur mandiri," tutur Subekti yang juga alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
