Balangan (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan Syafriadi mengapresiasi Kabupaten Balangan atas keberhasilan melakukan penyaluran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 100 persen dengan nilai Rp9,2 miliar yang diserap sebanyak tiga tahap tahun 2023.
“Kami sangat mengapresiasi atas keberhasilan Kabupaten Balangan ini, yang mana telah berhasil melakukan penyaluran BOK sebesar 100 persen sebanyak tiga tahap pada tahun 2023,” kata Syafriadi di Kabupaten Balangan, Selasa.
Selain itu kata Syafriadi untuk penyaluran DAK fisik sebesar 94,87 persen dan penyaluran DAK non fisik sebesar 97,61 persen, jumlah ini cukup tinggi namun masih bisa ditingkatkan khususnya untuk DAK fisik karena kekurangannya lebih dari lima persen.
Kemudian untuk pencairan dana desa tahap satu juga perlu dikejar karena saat ini masih ada 89 desa yang masih belum dilakukan pencairan.
Namun ujarnya masih ada waktu untuk mengejar dan diharapkan untuk pencairan hingga tahap tiga, hingga realisasi Kabupaten Balangan masih punya potensi besar untuk menjadi kabupaten yang lebih cepat hingga akhir tahun nanti.
Syafriadi menambahkan dengan kinerja transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2023 secara keseluruhan sebesar Rp31,68 triliun atau 99,53 persen, dan untuk Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023 realisasi sebesar Rp3,14 triliun atau 99,82 persen.
"Realisasi transfer ke daerah tahun 2023 Balangan paling tinggi, kami harapkan bisa terus dipertahankan pada tahun 2024," ujar Syafriadi.
Sementara itu Bupati Balangan Abdul Hadi sangat bersyukur dengan adanya pertemuan dengan pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran agar bisa mengoptimalkan keuangan daerah menjadi lebih baik.
Menurut Abdul Hadi dari semua masukan yang telah diberikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar percepatan realisasi belanja bisa lebih optimal ke depannya.
“Kita juga sedang berupaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal, karena untuk pendapatan asli daerah masih belum seimbang dengan dana transfer dan dana bagi hasil yang didapat,” ucapnya.
Terakhir Abdul Hadi menyebutkan untuk tahun ini sudah ada rencana penanaman modal untuk BPD Kalsel akan kembali ditambah lagi sebesar Rp500 miliar, agar pemda juga mendapat deviden lebih besar yang masuk dalam pendapatan daerah.
