Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin SE MAP menyatakan itu, ujar Humas Sekretariat Dewan (Setwan); provinsi tersebut melalui WA-nya, Sabtu (11/6/22) malam.
Rencana pembentukan BRIDA itu dari hasil konsultasi Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (10/6/22).
Menurut Bang Dhin (sapaan akrab M Syaripuddin), keberadaan BRIDA untuk memperkuay riset dan pengetahuan.
"Karena bagaimanapun juga, ke depan keputusan (kebijakan pemerintah daerah) akan diambil berdasarkan hasil riset dan teknologi untuk pembangunan Kalsel," ujarnya.
“Saya sendiri dari awal ingin membentuk BRIDA dan berdiri sendiri. Karena Kalsel memiliki jumlah peneliti 18 orang terbesar se Indonesia. Ini yang harus kita berikan apresiasi kepada Balitbangda," lanjutnya.
Ia berharap ketika BRIDA terbentuk Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota akan menjadi lebih kuat.
Menerima rombongan Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Bang Dhin itu
Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP, ME.
Sebelumnya, Direktur FKKPD menyambut hangat seluruh rombongan, dan menegaskan bahwa pembentukan BRIDA sifatnya wajib.
“Segera usulkan saja suratnya (surat ixin prinsip pembentukan BRIDA Kalsel), segera kami setujui," tegasnya.
Ia mengatakan, daat ini sudah tidak lagi diperlukan diskusi terkait dibentuk atau tidak lembaga tersebut, karena itu sudah amanat tinggal administratifnya saja.
"Kita sudah tidak lagi diskusi mau bentuk atau tidak, pilihanya ada dua, membentuk secara mandiri atau digabung. Kalau sendiri namanya BRIDA, kalau digabung namanya Baprida, cuma duabpilihannya, usulkan saja mau bentuknya seperti apa," lanjutnya.
Oleh karena begitu pentingnya BRIDA, Cheka berharap, agar formasi BRIDA Kalsel diisi oleh orang-orang yang kualifaid. “Kita mencoba membuat skema, sebelum pengambilan keputusan kepala daerah harus ada cek list dari BRIDA selaku pemikir utama kepala daerah. Itu harapan saya," tegasnya.
Mendampingi Direktur FKKPD beberapa pejabat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diruang rapat Direktur FKKPD tersebut.
Sedangkan menyertai rombongan Komisi I tersebut, selain Wakil Ketua Dewan, juga bersama mitra kerjanya Balitbagda, Biro Organisasi dan Biro Hukum Setdaprov Kalsel.
Sebagaimana terjadwal kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel tersebut ke luar daerah, 9 - 11 Juni 2022, demikian rilis Setwan provinsi setempat.
