"Kita berharap kasus narkoba yang masuk Lapas dan Rutan di Kalimantan Selatan (Kalsel)," ujarnya pada pertemuan dengan pimpinan/anggota DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin SE MAP di Banjarmasin, Kamis (7/4/22).
Pertemuan untuk menuntaskan penanganan pencegahan/penanggulangan penyalahgunaan "barang haram" (narkoba) di Kalsel menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional, serta Kepala Kanwil Kemenkum HAM provinsi setempat masing-masing Brigjen Pol Drs Jackson Lapalonga dan pejabat instansi terkait.
Sementara Kepala BNN Kalsel selain mengungkap kasus narkoba, juga upaya pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi.
"Untuk kesemua itu memerlukan perhatian atau kerja sama/keterlibatan semua pihak, ujar jenderal polisi bintang satu tersebut.
"Sebagai contoh mengenai rehabilitasi, sudah keterbatasan anggaran, oleh karena itu partisipasi dari keluarga yang bersangkutan," demikian Jackson.
Menanggapi Lapas dan Rutan di Kalsel yang melampaui kapasitas, Sekretaris Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel H Suripno Sumas SH MH menyarankan, penambahan/membangun lagi tempat narapidana (napi) atau para tahanan tersebut.
"Mungkin pemerintah provinsi (Pempro) melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) untuk menyediakan/menghibahkan lahan buat pembangunan Lapas atau Rutan," sarannya.
"Nanti melalui APBN pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkum HAM yang membangun Lapas atau Rutan tersebut. Karena lahannya kan sudah tersedia," demikian Suripno Sumas.
