Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregional (P3E) Kalimantan Tri Bangun L Sony mengungkapkan, kekeringan lahan gambut di daerah Kalimantan ini sudah sangat parah hingga lebih dua meter dalamnya akibat kemarau.
Menurut dia dalam rapat kerja ekoregional Kalimantan yang bertema pengendalian pembangunan ekoregional kalimantan dalam persepektif lingkungan hidup dan kehutanan di Hotel Gonden Tulip, Selasa, penurunan air di lahan gambut teramat di luar batas saat kemarau ini, hingga kebakaran lahan itu sangat rentan.
"Lahan gambut itukan lahan yang basah, sekarang tidak basah, sedikit saja ada pemicu api, akibatnya sangat parah, dan sangat sulit dipadamkan," ujarnya.
Menurut dia, lahan gambut yang terbesar itu ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, terjadinya krisis air di lahan gambut ini karena kesalahan manusia, di mana kerusakan lingkungan dan hutan telah dilakukan.
"Sekali dilakukan pengrusakan lingkungan dan hutan, mengembalikannya sangat lama, ini yang menjadi konsen kita bersama mengatasinya," tutur Bangun.
Dikatakan dia, rapat ekoregional Kalimantan ini salah satunya membahas masalah itu, semua kabupaten/kota di lima provinsi di pulau borneo ini diundang sebagai pesertanya.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diwakili Staf Ahli Menteri bidang lembaga antara pusat dan daerah Ilyas As`ad menjelaskan, kegiatan tahunan ini untuk mengkoordinasikan program antar daerah dan mensinergikan penanganan masalah lingkungan dan kehutanan.
Disebutkan dia, permasalahan kerusakan lingkungan dan hutan menjadi isu hangat, diantaranya karena pertambangan, pembukaan lahan hutan, bahkan karena kebakaran hutan yang menyebabkan keaneka ragaman hayati rusak.
"Isu yang paling hangat saat ini memang masalah kebakaran hutan, akibatnya sangat patal, bahkan membuat kabut asap yang menggangu kesehatan dan kegiatan trasportasi secara masal," paparnya.
Dikatakan dia, hal ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terus menjadi bencana kabut asap berulang setiap tahunnya di daerah ini, hingga perlu langkah strategis yang harus disepakati bersama antara pemerintah daerah, demikian intinya, ucapnya.***1***
(T.KR-SKR/B/H005/H005) 25-08-2015 19:06:52
