Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan/anggota Press Lembaga Legislatif setempat di Banjarmasin, Senin menyatakan kecewa karena ketidakhadiran Pengurus Apindo tingkat provinsi tersebut.
"Kami betul-betul kecewa atas ketidakhadiran Apindo dalam rapat bersama dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Federal Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel," ujar anggota DPRD dua periode provinsi tersebut.
"Padahal kami undang secara kelembagaan, bukan perorangan, sehingga tidak ada alasan ketidakhadiran Apindo kalau kebersiha ketuanya tak berada di tempat," tutur wakil rakyat bergelar sarjana sosial itu.
Menurut wakil rakyat dari Partai Gerindra itu, dengan ketidakhadiran tersebut berarti Apindo tidak menghargai DPRD Kalsel yang mau memediasi persoalan ketenagakerjaan di provinsinya.
"Kami sebelumnya ingin memediasi atau membantu menyelesaikan atau mencarikan solusi persoalan antara buruh/pekerja dengan perusahaan terkait masalah COVID-19," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Mengutip keterangan dari SPSI dan FSPMI setempat, dia mengatakan, sebagai dampak mewabah COVID-19 belakangan banyak pekerja yang dirumahkan, tetapi belum mendapat kompensasi apa-apa.
Namun dia tidak menyebutkan jumlah pekerja yang dirumahkan gara-gara COVID-19 tersebut, kecuali menyatakan, persoalan itu harus ada solusi agar jangan menimbulkan gejolak sosial.
"Karena pekerja yang dirumahkan itu juga perlu biaya hidup, baik untuk pribadi maupun keluarga mereka. Jangan karena gara-gara COVID-19 pekerja kehilangan penghasilan atau pendapatan," demikian Lutfi.
Sementara ketika dikonfirmasi, Ketua Apindo Kalsel H Supriadi menyatakan dirinya sedang berada di Jakarta belum bisa kembali ke Banjarmasin.
Pada rencana rapat bersama SPSI dan FSPMI di lantai IV Gedung DPRD Kalsel itu hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi setempat H Siswansyah SH MH.
