Banjarmasin (ANTARA) - Panitia Khusus atau Pansus III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LJPj) Kepala Daerah setempat Tahun 2024 menyoroti "energi hijau" dan sistem pengawasan terintegrasi.
"Sorotan kami terhadap energi hijau tersebut saat rapat bersama mitra kerja terkait di antaranya Dinas Energi Sumber Daya Minimal (ESDM) Kalsel," ujar Wakil Ketua Pansus III itu, H Gusti Abidinsyah ketika dikonfirmasi, Jum'at.
Baca juga: DPRD Banjarbaru harapkan PSU berjalan aman dan kondusif
Anggota DPRD Kalsel dua periode itu menerangkan, ketika rapat Pansus III LKPj 2024 dari Dinas ESDM merekomendasikan penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik, terutama bagi para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kepala dinas dan badan.
"Kita menyambut positif rekomendasi Dinas ESDM tersebut yang mendorong penggunaan kendaraan dinas berbasis listrik oleh para kepala dinas dan badan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel," ujar wakil rakyat dari Partai Demokrat itu.
Pasalnya, menurut Gt Abidinsyah, rekomendasi Dinas ESDM Kalsel itu sejalan dengan semangat energi hijau, yakni energi dari sumber daya alam (SDA) yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan.
"Rekomendasi Dinas ESDM itu sebuah langkah maju yang patut mendapat dukungan. Meski belum mengetahui apakah usulan tersebut akan masuk dalam Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 atau APBD murni 2026, tegas Gt Abidinsyah dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran.
Selain itu, Pansus III DPRD Kalsel menyoroti masih adanya 13 desa di provinsinya yang belum teraliri listrik, tersebar pada tiga kabupaten, yaitu Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Hulu Sungai Tengah (HST).
Terkait masalah listrik pedesaan, DPRD Kalsel merekomendasikan kepada Dinas ESDM agar membuat program penanganan jaringan listrik gratis ke rumah-rumah warga di desa-desa tersebut.
“Kami berharap persoalan itu agar segera dianggarkan. Tantangannya memang ada pada infrastruktur dan akses ke wilayah tersebut, namun kebutuhan dasar seperti listrik harus segera terpenuhi,” tegas Gt. Abidinsyah.
Sementara itu, untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dia memberikan masukkan agar membuat sistem terintegrasi yang menggabungkan perencanaan dan pengawasan proyek pembangunan daerah.
Baca juga: Dishub Kalsel diultimatum tertibkan angkutan tambang di jalan umum
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu, sustem terintegrasi nantinya bisa mengakses melalui aplikasi di ponsel pintar, sehingga memudahkan semua pihak, termasuk Gubernur, untuk memantau progres pembangunan.
“Kalau sistem terintegrasi sudah berjalan, cukup buka aplikasi di HP, tidak perlu lagi memanggil Bappeda secara langsung. Ini bisa menjadi lompatan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pembangunan,” tambah Gt Abidinsyah.
Melalui forum evaluasi LKPj 2024 tersebut, Pansus III berharap agar masukkan-masukkan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja perangkat daerah, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih merata dan berkelanjutan di Kalsel.
Rapat Pansus III dengan Dinas ESDM, Bappeda serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) provinsi setempat dalam membahas LKPj 2024 itu, Kamis (17/4/2025).
Baca juga: Warga pertanuakan pelaksanaan Perda Kalsel Nomor 3/2012
