Banjarmasin (ANTARA) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firman Yusi berpendapat, provinsi yang merupakan daerah agraris ini tidak bisa menghindari revolusi pertanian.
"Pada prinsipnya kita mendukung sepenuhnya rencana pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel pengembangan pertanian berbudaya korporasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025 - 2029. Namun tidak bisa menghindari revolusi pertanian," ujar Firman Yusi ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga: PSU Pilwali Kota Banjarbaru diharapkan lancar dan aman
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu mengungkapkan, konsepsi "petani berbudaya korporasi" tersebut mencuat dalam pembahasan rancangan awal RPJMD Kalsel 2025-2029 di DPRD provinsi setempat, 25 Maret lalu.
Konsep petani berbudaya korporasi itu sendiri mengacu pada petani atau kelompok petani yang mengadopsi prinsip dan praktek budaya korporasi dalam kegiatan pertanian mereka. Hal tersebut menandai pergeseran dari praktek bertani tradisional yang seringkali bersifat individualistik menuju model yang lebih terorganisir, berorientasi bisnis dan berpotensi kolaboratif.
Ia menegaskan, inti dari konsep tersebut adalah profesionalisasi pertanian melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang memungkinkan petani untuk beroperasi lebih efisien, mengakses sumber daya yang lebih baik dan bersaing lebih efektif di pasar.
Menurut dia, untuk mengembangkan konsep petani berbudaya korporasi bukannya tanpa tantangan, oleh karenanya Kalsel tidak bisa menghindari revolusi pertanian.
Baca juga: Pembangunan jalan Bandara Sjamsudin Noor ciptakan pertumbuhan ekonomi baru
"Dunia pertanian di Kalsel sendiri ditandai dengan usia rata-rata petani di atas 40 tahun, sementara minat anak muda di bidang tersebut relatif rendah, sedangkan yang diperlukan adalah perubahan cara berpikir dan bertindak. Pemprov Kalsel harus mengambil langkah yang cukup progresif untuk itu," katanya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/ Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu menambahkan, selain tantangan sumber daya manusia (SDM), konsep tersebut juga menghadapi tantangan lainnya yaitu kondisi lingkungan.
"Perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) berpengaruh sangat besar, cuaca ekstrim dan banjir menjadi salah satu penyebab gagal dunia pertanian. Hal tersebut juga harus mampu diatasi," ujar Firman.
Karenanya, menurut Anggota DPRD Kalsel dua periode itu, selain mempersiapkan SDM, perlu pula upaya rekayasa lingkungan pertanian dengan membangun sistem pengairan, dukungan rantai pasokan unsur pendukung dan infrastruktur yang baik menjadi tugas utama Pemprov Kalsel.
"Diperlukan perhatian khusus dan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi semua itu," ujar mantan Anggota DPRD "Bumi Saraba Kawa" Tabalong tersebut.
Baca juga: BPC HIPMI Balangan dan Univsm kolaborasi cetak pengusaha muda
Namun pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PUSAKA Tabalong itu berkeyakinan, keinginan kuat tersebut akan bisa tercapai jika mampu mengkolaborasikan stakeholder yang ada seperti lembaga pendidikan terkait, kerja sama lintas organisasi perangkat daerah.
Selain itu, membuka ruang intervensi swasta, baik melalui program "Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan maupun kerja sama B to B antara usaha besar dengan korporasi petani.
"Sudah ada contoh sukses pengaplikasian konsep tersebut di Jawa Barat (Jabar), Toraja Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan (Sumsel) hingga kita optimis juga dapat melakukan di Kalsel," demikian Firman Yusi.
Baca juga: Pemudik diharapkan utamakan kesehatan dan keselamatan
